SURABAYA – Dalam upaya menguatkan ketahanan energi nasional, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak lalu Gas Bumi (SKK Migas) melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Migas atau Production Sharing Contract (PSC) pada dua wilayah kerja di tempat Sumatra serta Sulawesi dengan skema Cost Recovery. Penandatangan yang disebutkan menguatkan peranan sektor hulu migas sebagai mitra utama pemerintahan pada merancang ketahanan energi yang tersebut berkelanjutan.
Penandatanganan dilaksanakan oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dengan disaksikan Plt Direktur Jenderal Migas Dadan Kusdiana. Sedangkan Wilayah Kerja Amanah ditandatangani oleh kontraktor kontrak kerja mirip yaitu Direktur PT Medco Tenaga Amanah Amri Siahaan, Direktur Utama PT Sele Raya Sejati Ham Eddy Tampi, juga Direktur Kufpec Indonesia (Amanah) B.V Tareq Ebrahim.
Kemudian, untuk Wilayah Kerja Melati ditandatangani oleh Direktur PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati Muhamad Arifin, Direktur SIEI Melati Limited Qin Shenggao lalu Direktur Kufpec Indonesia (Melati) B V Tareq Ebrahim.
Plt Direktur Jendral Migas Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa pemerintah terus menyokong masuknya pembangunan ekonomi di tempat sektor hulu migas.
“Kita sama-sama sudah menyaksikan penandatanganan kontrak kerja sejenis Wilayah Kerja Amanah kemudian Melati yang digunakan merupakan hasil lelang blok migas tahap pertama di dalam tahun 2024,” ujar dia.
Dia menambahkan, pemerintah akan terus mempersiapkan blok migas baru.
“Pemerintah terus menyiapkan blok migas yang baru. Lebih dari 60 blok migas disiapkan untuk 5 tahun ke depan. Tahun 2024 akan segera diadakan penawaran tahap kedua setelahnya kabinet Pemerintahan yang digunakan baru terbentuk,” kata Dadan.
Sementara itu, Kepala SKK Migas Dwi Soejipto menyatakan bahwa Indonesia terus menyokong eksplorasi secara masif untuk mendapatkan cadangan migas.
“Potensi pengembangan lapangan usaha migas dan juga prospek penemuan cadangan pada blok baru masih sangat besar seiring dengan penambahan minat para pemodal pada bidang hulu migas. Untuk menggalang produksi migas yang berkelanjutan juga upaya mencapai target yang dimaksud telah lama ditetapkan pada long term plan (LTP) yaitu produksi minyak 1 jt barel per hari (BOPD) serta gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD), maka temuan cadangan baru harus terus didapatkan,” ujar Dwi.
“Penandatanganan WK Amanah dan juga WK Melati menunjukkan bahwa prospek cadangan migas di tempat Indonesia itu masih ada sekaligus menunjukkan keberhasilan pemerintah untuk terus mendirikan daya saing bidang migas di dalam sedang persaingan yang mana semakin ketat dengan negara lain juga transisi energi yang digunakan sedang berlangsung. Ini adalah menunjukkan bahwa sektor migas siap serta akan terus menjadi pilar utama ketahanan energi,” imbuh Dwi.
