Jakarta -Rencana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengubah subsidi energi berubah menjadi bantuan segera tunai (BLT) disebut harus mengikutsertakan calon kelas menengah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkaji hal ini penting agar bukan terjadi pelemahan daya beli.
Bhima mengemukakan rencana yang dimaksud berpotensi menghemat impor material bakar minyak (BBM) sekaligus memangkas anggaran subsidi BBM secara signifikan. Lebih lanjut, rencana itu juga dikatakan dapat memacu warga menggunakan transportasi umum kemudian mempercepat transisi energi. “Tapi wajib diperhatikan fakta, penerima BLT dan juga pengguna BBM subsidi tidak ada semua kategori miskin,” kata beliau terhadap Tempo lewat arahan singkat pada Kamis, 3 Oktober 2024.
Bhima melanjutkan, apabila mekanismenya mau diubah, maka BLT penting menyasar warga rentan miskin lalu aspiring middle class (calon kelas menengah).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan jumlah keseluruhan kelas menengah serta menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen dari total penduduk Indonesia, dengan proporsi konsumsi pengeluaran mencapai 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat. Porsi kelas menengah mulai mengalami penurunan sejak pandemi Wabah pada 2019, dari 57,33 jt (21,45 persen) pada 2019 berubah menjadi 47,85 jt (17,13 persen) pada 2024. Sementara, total calon kelas menengah meningkat dari 128,85 jt (48,20 persen) menjadi 137,50 jt (49,22 persen).
Mengutip dari website web Kementerian Sosial, bantuan segera tunai atau BLT disalurkan guna meringankan beban juga melindungi daya beli warga prasejahtera melawan tekanan bermacam kenaikan nilai tukar secara global. Sasaran penerima BLT adalah 20,65 jt jiwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Proyek Sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT) lalu Proyek Keluarga Harapan (PKH).
Bhima menjelaskan, apabila mekanisme pengubahan subsidi BBM bermetamorfosis menjadi BLT hanya sekali menyasar kelas miskin, maka kelas menengah rentan berisiko turut jatuh miskin. “Khawatir jikalau coverage BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan muncul pelemahan daya beli yang dimaksud cukup signifikan. Konsumsi rumah tangga mampu berkembang dibawah 4 persen year-on-year tahun depan,” katanya.
Sebelumnya, wacana pengubahan subsidi BBM menjadi BLT dilontarkan oleh Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, pada waktu hadir pada acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025 pada Rabu, 25 September 2024.
“Kami ingin memperbaiki data, sehingga subsidi dapat diberikan di bentuk bantuan tunai secara dengan segera untuk keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang dimaksud akan kami lakukan,” kata Burhanuddin di acara yang ditayangkan dalam YouTube itu.
Eks Pemimpin wilayah Bank Tanah Air itu menyampaikan skema subsidi energi di Negara Indonesia selama ini tidaklah tepat sasaran. Selain itu, ia mengklaim telah terjadi menghitung prospek penghematan anggaran sekitar Rp150-200 triliun apabila skema subsidi diubah berubah menjadi BLT.
Dengan penghematan itu, menurut dia, dana yang mana tersisa bisa saja digunakan untuk hal-hal yang digunakan lebih banyak produktif dan juga sanggup memacu perkembangan ekonomi. Tempo telah terjadi menghubungi Burhanuddin untuk bertanya lebih tinggi lanjut tentang rincian rencana ini. Namun, ia tidaklah merespons hingga waktu berita ini ditayangkan.
Antara kemudian Hammam Izzudin berkontribusi di penulisan artikel ini.
Pilihan editor: OJK Catat Piutang Modal Paylater Naik 89,2 Persen
Artikel ini disadur dari Rencana Prabowo Ubah Subsidi Energi Jadi Bantuan Tunai Perlu Sasar Calon Kelas Menengah
