SOLO – Nama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kerap dibawa-bawa pada persoalan hukum pagar laut di dalam perairan Tangerang. Banyak pihak menyatakan pagar laut terpasang pada era kepemimpinan Jokowi.
Menurut Jokowi, yang mana penting adalah proses legalnya atau prosedur legalnya dilalui betul atau tak untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) atau HGB di area kementerian.
“Proses dilalui dengan baik atau tidak. Tak semata-mata di dalam Tangerang, Bekasi, Sidoarjo, yang mana paling penting cek,” ujar Jokowi dalam Solo, hari terakhir pekan (24/1/2025).
Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui kerap mendapat pertanyaan mengenai siapa sosok pemilik pagar laut sepanjang tambahan dari 30 km di dalam perairan Tangerang. Kepolisian ketika ini masih melakukan penyidikan berhadapan dengan keberadaan pagar laut tersebut.
Pihaknya telah lama mengantongi sosok yang mana mendalangi pagar laut. Hanya, beliau tak mengungkapkannya lantaran masih perlu klarifikasi.
“Ya, memang benar tuntutan dari penduduk inginnya hari ini diusut, disegel, besok juga secara langsung ketahuan, tapi tak mudah juga dikarenakan kami mendapat beberapa petunjuk,” kata Trenggono pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
“Tapi tentu kan juga harus dipanggil, ditanya, apakah yang tersebut bersangkutan betul melakukan itu serta seterusnya,” sambungnya.
Menurut dia, permintaan keterangan itu menjadi bagian penting, apalagi KKP memiliki keterbatasan pada pengawasan ruang laut.
Baca Juga: SCOPE: Pagar Bambu di dalam Perairan Tangerang yang mana Bikin Gaduh
