JAKARTA – otoritas Indonesia merancang Sistem Pengetahuan Geospasial yang tersebut kuat, akurat, kemudian akuntabel untuk menyokong target-target konstruksi termasuk Net Zero Emission pada 2060 atau tambahan cepat.
Plt Dirjen Planologi Kehutanan dan juga Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup lalu Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana mengungkapkan Indonesia merancang sistem informasi geospasial dengan mengacu untuk Kerangka Kerja PBB UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang dimaksud kuat sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan.
“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya pada waktu memberi pidato kunci pada sesi diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission dalam Paviliun Indonesia pada Forum Perubahan Iklim COP29 UNFCCC di dalam Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.
Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang mana kuat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan juga penyelenggaraan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink pada tahun 2030.
“Kita perlu mendirikan sistem monitoring dan juga reporting yang mana kuat untuk FOLU Net Sink dengan mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, serta data deforestasi dan juga degradasi lahan,” katanya.
Terkait hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup lalu Kehutanan telah dilakukan memulai pembangunan SIGAP (Sistem Pengetahuan Geospasial) KLHK, yang mana merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.
SIGAP mengatur 102 informasi geospasial tematik yang dimaksud diperoleh dari berbagai sumber, lalu dilengkapi perangkat keamanan juga kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang tersebut aksesnya terbuka untuk masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Pengetahuan Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang tersebut juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi yang dimaksud mengungkapkan pemerintah Indonesia berjanji untuk menyediakan data informasi geospasial untuk memperkuat perencanaan dan juga pembangunan, termasuk di aksi iklim.
