JAKARTA – Arab Saudi mengakses kata-kata persoalan nasib keanggotaan BRICS , pasca sebelumnya menolak bergabung meskipun mendapatkan undangan menjadi anggota penuh kelompok negara- negara mengalami perkembangan terdepan yang dipimpin Rusia-China. Menteri Kondisi Keuangan juga Perencaan Negara, Faisal Al-Ibrahim menyatakan masih mengevaluasi potensi menjadi member BRICS.
Sebelumnya blok perekonomian yang dibangun pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, juga China, yang kemudian Afrika Selatan bergabung dua tahun kemudian, sedang gencar melakukan ekspansi. Pada tahun lalu, Mesir, Ethiopia, Iran, serta Uni Emirat Arab resmi menjadi anggota penuh BRICS per 1 Januari 2024.
Perluasan BRICS bukan berhenti, ketika menerima Indonesia sebagai anggota penuh pada Januari 2025. Di sisi lain kerajaan kaya minyak, Arab Saudi masih menilai apakah akan bergabung dengan blok tersebut.
“Kami telah terjadi diundang ke BRICS, mirip dengan bagaimana kami telah dilakukan diundang ke berbagai platform digital multilateral lainnya di area masa lalu secara historis,” kata menteri ekonomi Saudi seperti dilansir Bloomberg pada sela-sela Wadah Sektor Bisnis Bumi pada Davos, Swiss.
“Kami menilai sejumlah aspek berbeda sebelum tindakan dibuat kemudian pada waktu ini, kami berada di tempat tengah-tengah itu,” bebernya.
Selain itu Al-Ibrahim juga menekankan bahwa Riyadh “selalu fokus untuk menyokong lebih besar sejumlah dialog global.”
Seperti diketahui kerajaan Arab Saudi dengan dengan lima negara lainnya, telah lama diundang untuk menjadi anggota kelompok yang dimaksud selama KTT BRICS ke-15, yang diadakan di tempat Johannesburg pada Agustus 2023. Penolakan juga dilontarkan oleh Argentina, pasca Presiden Javier Milei menentang langkah yang disebutkan untuk membalikkan sikap pendahulunya, Alberto Fernandez.
Selanjutnya BRICS bukan bergeming dengan penolakan kedua negara itu, untuk terus melakukan perluasan. Pada bulan lalu, pembantu presiden Rusia Yuri Ushakov mengumumkan, BRICS telah lama menyetujui status ‘negara mitra’ untuk Belarusia, Bolivia, Kazakhstan, Thailand, Kuba, Uganda, Malaysia, kemudian Uzbekistan – yang digunakan mulai berlaku pada awal tahun 2025.
Status mitra ditetapkan pada KTT BRICS terbaru, yang digunakan diselenggarakan oleh Rusia dalam Kazan pada Oktober 2024. Label negara mitra BRICS dimaksudkan sebagai alternatif keanggotaan, pasca lebih besar dari 30 negara mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara mengalami perkembangan tersebut.
Pemegang status ini dapat berpartisipasi secara permanen di sesi khusus KTT BRICS, konferensi tingkat menteri, lalu acara tingkat tinggi lainnya. Mitra juga dapat berkontribusi pada dokumen hasil kelompok, tetapi tidaklah mengambil bagian pada persetujuan dokumen atau pemungutan suara.
