NEW YORK – TikTok mengumumkan pada hari Hari Jumat bahwa akses ke perangkat lunak video populer yang dimaksud akan dinonaktifkan untuk lebih besar dari 170 jt warga Amerika mulai hari Minggu, kecuali pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil tindakan untuk melakukan konfirmasi perusahaan yang dimaksud bukan dikenakan sanksi.
Seperti dilansir dari Anadolu Agency, kebijakan ini muncul setelahnya Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari hari terakhir pekan menguatkan larangan kontroversial terhadap perangkat lunak tersebut.
Undang-undang yang dimaksud ditandatangani oleh Presiden Biden pada bulan April dengan dukungan bipartisan di tempat Kongres mengharuskan TikTok untuk mengedarkan operasinya pada Amerika Serikat terhadap pembeli lokal sebelum hari Hari Minggu untuk menghindari larangan.
Namun, pemerintahan Biden mengungkapkan penegakan larangan yang dimaksud akan diserahkan untuk Presiden terpilih Donald Trump, yang dimaksud dijadwalkan akan dilantik pada hari Senin.
TikTok menilai respons pemerintah Negeri Paman Sam ketika ini tiada memadai.
“Pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih Biden kemudian Departemen Kehakiman hari ini gagal memberikan klarifikasi serta jaminan yang digunakan diperlukan untuk penyedia layanan penting untuk mempertahankan akses ke TikTok bagi tambahan dari 170 jt warga Amerika.”
“Kecuali jikalau pemerintahan Biden segera mengeluarkan pernyataan definitif untuk meyakinkan penyedia layanan paling penting bahwa larangan yang dimaksud tak akan diberlakukan, TikTok akan dipaksa untuk menghentikan layanannya pada tanggal 19 Januari,” kata TikTok di sebuah pernyataan.
Trump mengisyaratkan, tetapi tidaklah secara eksplisit mengonfirmasi, bahwa ia tidak ada akan memberlakukan larangan tersebut.
Namun, Mahkamah Agung menolak banding yang digunakan diajukan pemilik aplikasi, yang digunakan berpendapat bahwa larangan yang disebutkan melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, sehingga memungkinkan larangan yang dimaksud berlanjut.
Akibatnya, TikTok kemungkinan besar akan menghentikan layanannya hari Mingguan ini, tetapi layanannya dapat dilanjutkan apabila Trump memberikan jaminan bahwa perusahaan yang dimaksud bukan akan dihukum lantaran melanggar larangan tersebut.
