JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmennya untuk terlibat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih, peluncuran pupuk menjadi penting di menggalang produksi, dan juga menggerakkan produktivitas tumbuhan pangan nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan, isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras juga pertambahan total penduduk. Berdasarkan data yang dipaparkan, pada 2045 diproyeksikan keinginan beras mencapai 37,9 jt ton dengan jumlah agregat penduduk 324 jt orang. Saat ini, jumlah keseluruhan penduduk Indonesia sebesar 282 jt dengan permintaan beras sekitar 30,9 jt ton.Di samping itu, lanjut Rahmad, swasembada pangan turut menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang.
Menurut dia, perusahaan di lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar 2 jt ton. Pada pada waktu yang digunakan bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan beberapa orang strategi untuk menegaskan ketersediaan serta keterjangkauan pupuk untuk petani.
Dalam memverifikasi tentang ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia telah dilakukan menerapkan digitalisasi secara end-to-end untuk pelaksanaan distribusi Pupuk. Melalui strategi Integrated Distribution and Outbound Logistic (INDIGO), perusahaan memonitor pergerakan dan juga tempat stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.
“Jadi ini transparan dan juga menjadi pengembangan dari Pupuk Indonesia untuk melakukan konfirmasi ketersediaan Pupuk,” kata Rahmad di Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru pada sesi Lumbung Pangan untuk Kemandirian, dikutipkan Hari Jumat (11/10/2024).
Sementara, mengenai kesulitan keterjangkauan, lanjut Rahmad, tingginya tarif pupuk akan segera berdampak negatif ke produksi padi. Berdasarkan kalkulasinya, setiap kenaikan nilai tukar pupuk sebesar Rp1.000/kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13 persen kemudian 14 persen pupuk NPK.Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk yang dimaksud akan datang berdampak ke penurunan produktivitas flora pangan hingga 0,5 ton per hektar, juga penurunan pendapatan petani sekitar Rp3,1 jt per hektar.
“Nah, affordability ini datangnya dari mana? Tentu satu, kita setiap saat menantang diri kita sendiri, apakah Pupuk Indonesia dapat memproduksi pupuk dengan lebih besar efisien, dengan lebih lanjut kompetitif,” ujarnya.
Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi perkembangan pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, juga meminimalisir regulatory cost.
Rahmad menambahkan keterjangkauan nilai pupuk tergantung pula pada nilai materi baku teristimewa gas. Dalam hal ini, ia memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang digunakan sudah menerapkan nilai tukar gas diskon USD6 per MMBTU.
Di melawan itu semua, Rahmad menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan tidak ada sanggup belaka dari peran satu institusi. Dia memacu setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja serupa demi mewujudkan hal tersebut.”Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tiada dapat satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” kata dia.
