JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terhadap Menteri Daya juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di rapat di area Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025.
“Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami berhadapan dengan arahan Bapak Presiden adalah melakukan konfirmasi seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di tempat Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua dalam tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang dimaksud menjadi keperluan mereka, khususnya menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden,” sambungnya.
Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar tambahan tepat sasaran dan juga tak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. “Jujurlah, ada oknum-oknum yang mana main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari peserta ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, teristimewa oleh sebab itu skema yang digunakan ada pada waktu ini telah berlangsung selama lebih besar dari 20 tahun tanpa pembaharuan signifikan. Bahlil pun menegaskan subsidi LPG yang digunakan mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh penduduk yang berhak.
“Diharapkan publik mendapatkan nilai dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di dalam tingkat sampai tingkat publik itu, dibeli sampai tarif Rp25.000 per tabung. Tidak belaka itu, ada juga yang digunakan mengoplos. Hal ini kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan penataan subsidi harus dilaksanakan agar tidaklah terjadi pemborosan anggaran juga kebocoran di tempat tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah lama mengubah sistem distribusi LPG di dalam tingkat pengecer dengan meninggikan status merekan menjadi sub pangkalan yang digunakan lebih tinggi mudah diawasi.
“Nah, dengan dia menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh sarana yang dimaksud sejenis dengan pada pangkalan. Supaya harganya dapat kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya,” ungkapnya.
Terkait kritik yang dimaksud mengatakan sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil menegaskan pemerintah terus melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha. Bahlil juga menjamin tidaklah ada biaya yang mana dikeluarkan oleh sub pangkalan.
“Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita mengawasi perkembangan beberapa waktu ke depan, telah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami untuk rakyat agar uang negara yang digunakan disubsidi itu betul-betul tepat sasaran,” tandasnya.
