Jakarta – Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto merespons isu pemerintah wilayah memanipulasi data Badan Pusat Statistik (BPS) demi menerima insentif dari pemerintah pusat. Menurut Airlangga, pemda yang tersebut melakukan hal itu harus dijatuhi sanksi.
“Yang nakal-nakal harus dikasih sanksi,” kata Airlangga ketika ditemui ke kantor Kemenko Perekonomian di Ibukota Indonesia Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.
Ketika ditanya pemda mana yang mana berubah jadi pelaku manipulasi data, ia menolak untuk memberi tahu. “Bocorannya nanti,” ujarnya.
Sebelumnya, dugaan manipulasi data kenaikan harga oleh pemda muncul usai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala wilayah mempunyai modus tersendiri untuk mengakali hitungan inflasi. Menurut Tito, kepala area menyambangi kantor BPS untuk memohonkan agar data pemuaian dipalsukan. Cara lain yang dilaksanakan pemda, kata Tito, adalah menyebabkan pangsa tidak mahal sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang dimaksud terkumpul bukanlah data riil.
Hal ini imbas dari ketentuan bahwa wilayah yang dimaksud mampu menjaga kenaikan harga berpeluang menerima insentif dari pemerintah. Sebaliknya, area yang digunakan gagal mengendalikan kenaikan harga bisa jadi terkena sanksi.
Pemerintah sudah memberi insentif fiskal bagi daerah-daerah yang berhasil mengendalikan naiknya harga sejak 2023. Tahun lalu, para kepala tempat yang dinilai mampu mengendalikan naiknya harga secara baik lalu stabil diberikan Dana Insentif Daerah dengan anggaran sebesar total Rp1 triliun, menurut keterang tertoreh Kementerian Keuangan.
Sedangkan, tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan alokasi insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori pengendalian pemuaian area periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp300 miliar.
Melalui insentif tersebut, pemerintah berharap pemda mampu secara bergerak memantau serta mengendalikan pergerakan harga, khususnya komoditas pangan seperti beras, ayam, telur, cabe, ikan, lalu sebagainya.
“Memang kita kan memberikan insentif agar merekan mengendalikan volatile food (komoditi pangan yang mana bergejolak). Kenapa volatile food penting? Karena jangan sampai daya beli rakyat tergerus oleh sebab itu harga jual pangan naik,” kata Airlangga.
Sri Mulyani pun menyatakan beliau telah berkoordinasi dengan Tito perihal hal ini. “Saya sudah ada cek mirip Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan juga telah dilaksanakan koreksi,” kata ia pada waktu ditemui usai acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di dalam Kementerian Keuangan, DKI Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.
Dalam kesempatan terpisah, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data perhitungan pemuaian oleh BPS sesuai dengan kaidah statistik juga dikelola secara independen. Menurut Amalia, BPS mengacu pada standar internasional lalu tak terpengaruh intervensi dari pihak lain.
“Angka yang digunakan dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya dan juga dipertanggungjawabkan independensinya,” kata beliau pada waktu konferensi pers ke Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024, seperti dikutipkan oleh Antara.
Sementara itu, terkait tudingan penampilan bursa terjangkau untuk manipulasi bilangan inflasi, Amalia menyatakan inisiatif itu merupakan langkah konkret pemerintah pada mengendalikan kenaikan harga pada daerah.
Sri Mulyani berkata ia lalu Mendagri sudah pernah setuju bahwa BPS diperlukan melindungi agar hitungan pemuaian tetap akurat serta kredibel. “Untuk reward, harus betul-betul berasal dari achievement dikarenakan memang sebenarnya tingkat harga jual stabil serta baik,” tuturnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di dalam Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menyatakan bahwa BKF sedang mempertimbangkan kemungkinan mendebarkan insentif dari pemda yang mana terbukti memanipulasi data. “Kami pertimbangkan,” kata Febrio ketika ditemui di kantornya hari ini.
Pilihan Editor: Perusahaan Adik Prabowo Subianto Ikut Daftar Calon Penambang Pasir Laut
Artikel ini disadur dari Ada Pemda Manipulasi Data Demi Insentif, Menko Airlangga: Harus Dikasih Sanksi
