JAKARTA – Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor A. Rifqi al Mubarok menolak setiap upaya atau wacana penggabungan kembali institusi Polri ke pada institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sebab langkah yang disebutkan bertentangan dengan amanah Reformasi 1998 yang digunakan tertuang pada TAP MPR Nomor VI kemudian VII Tahun 2000, juga kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang digunakan memisahkan Polri dari TNI.
“Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama pergerakan siswa serta elemen penduduk sipil kala itu adalah memisahkan peran dan juga fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang membantu supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, juga penguatan demokrasi,” kata Rifqi, yang dimaksud akrab disapa Gus Rifqi, Hari Minggu (1/12/2024).
Gus Rifqi juga mengingatkan, kebijakan Gus Dur kala itu bertujuan menjadikan Polri sebagai institusi sipil yang digunakan fokus pada penegakan hukum juga keamanan pada negeri, sedangkan TNI diarahkan menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal. “Keputusan itu bukanlah sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk memulai pembangunan sistem demokrasi yang mana lebih besar sehat,” tambah Gus Rifqi.
GP Ansor mengingatkan menggabungkan Polri ke pada TNI akan mengkhianati semangat reformasi lalu berpotensi melemah demokrasi. “Langkah itu semata-mata akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan serta mengaburkan fungsi masing-masing institusi pada sistem demokrasi kita,” ujarnya.
Selain itu, Gus Rifqi menekankan pentingnya pengawasan rakyat terhadap institusi penegak hukum seperti Polri. “Pemisahan ini telah terjadi terbukti efektif selama tambahan dari dua dekade, menghasilkan kembali penegakan hukum yang digunakan lebih besar transparan serta berkeadilan,” kata Gus Rifqi.
Sebagai organisasi yang tersebut lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor merasa berkewajiban menjaga amanah reformasi. Gus Rifqi pun mengingatkan berbagai pengambil kebijakan pada waktu ini adalah aktivis Reformasi 1998.
“Kepada mereka, kami ingatkan untuk tidak ada melupakan perjuangan pelajar serta rakyat kala itu. Jangan biarkan langkah besar itu dinodai oleh kebijakan yang dimaksud bertentangan dengan semangat reformasi,” tegasnya.
