DKI Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah salah satu lembaga negara yang dimaksud penting di sistem demokrasi Indonesia. Meski dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi negara, sekarang MPR memiliki kedudukan yang digunakan sejajar dengan lembaga negara lainnya.
Perubahan ini mencerminkan perkembangan sistem pemerintahan ke Indonesia, pada mana tiada ada lagi pembagian lembaga lebih tinggi serta tertinggi melainkan belaka ada lembaga negara yang dimaksud bekerja secara sejajar. Ini adalah menggambarkan semangat kesetaraan lalu saling melengkapi pada menjalankan tugas kenegaraan.
Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, anggota MPR dipilih dengan segera dari hasil pemilu. Hal itu menunjukkan bahwa MPR adalah perwakilan dari pernyataan rakyat, pengumuman yang tersebut mewujudkan demokrasi di bentuk keputusan-keputusan negara. Lembaga ini juga sudah ada mempunyai kewenangan kemudian tugas yang dimaksud di dalam atur oleh undang-undang.
Secara lebih besar rinci, wewenang kemudian tugas MPR diatur pada Pasal 4 dan juga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada waktu ini sudah pernah diubah dengan Undang-Undang Republik Tanah Air Nomor 13 Tahun 2019.
Wewenang serta tugas MPR
Berikut adalah wewenang lalu tugas MPR:
Wewenang MPR:
- Mengubah dan juga menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum.
- Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya, setelahnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagai pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, langkah pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidaklah lagi memenuhi kondisi sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- Melantik Wakil Presiden berubah jadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak ada dapat melakukan kewajibannya di masa jabatannya.
- Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang tersebut diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden pada masa jabatannya.
- Memilih Presiden lalu Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidaklah dapat melaksanakan kewajibannya secara bersamaan, dari dua pasangan calon presiden juga delegasi presiden yang tersebut diusulkan oleh partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai urusan politik yang dimaksud pasangan calon presiden serta perwakilan presidennya meraih kata-kata terbanyak pertama serta kedua pada pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
Tugas MPR:
1. Memasyarakatkan ketetapan MPR
MPR mempunyai tanggung jawab untuk menyebarluaskan ketetapan yang telah dilakukan diambil, agar warga mengenali pentingnya tindakan tersebut.
2. Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, lalu Bhinneka Tunggal Ika
MPR bertugas untuk menyebarkan nilai-nilai dasar negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Negara Indonesia (NKRI), kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Mengkaji sistem ketatanegaraan
MPR berperan di mengkaji dan juga mengevaluasi sistem ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan UUD 1945, dan juga perbaikan sistem apabila diperlukan.
4. Menyerap aspirasi masyarakat
MPR mendengarkan lalu mengakomodasi aspirasi dari komunitas terkait pelaksanaan Undang-Undang Dasar, untuk memverifikasi bahwa aspirasi rakyat kekal diperhatikan pada pemerintahan.
Artikel ini disadur dari Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
