JAKARTA – Mewujudkan pertumbuhan kegiatan ekonomi tembus 8%, pemerintah menyokong pembiayaan kreatif atau Creative financing untuk membiayai berbagai kegiatan infrastruktur di tempat Tanah Air. Tidak hanya sekali itu, pemerintah juga mengupayakan keterlibatan pihak swasta juga BUMN pada perkembangan infrastruktur .
Kepala Subdirektorat Peraturan lalu Pengembangunan Kebijakan Biaya Infrastruktur DJPPR Kementerian Keuangan, Lalu Taruna Anugerah mengatakan, hal itu di diskusi bertema “Creative Financing, Jurus Jitu Infrastruktur Menembus Kondisi Keuangan 8 Persen” pada Rabu (18/12/24).
Lalu Taruna menyampaikan, penerapan model pembiayaan creative financing serta keterlibatan swasta dan juga BUMN menjadi mutlak sebab keterbatasan dana pemerintah yang belaka mencapai 37%.
“Kebijakan insentif fiskal lalu create pembiayaan kreatif jadi tantangan di dalam sini. Secara global pembiayaan kreatif telah tumbuh kemudian pembiayaan jenis ini yang tersebut akan kita dorong dengan dukungan pemerintah,” ujar Lalu Taruna.
Dia kemudian, memotret skema pembiayaan kerja identik pemerintah dan juga badan bisnis (KPBU) yang mana menurutnya sukses diimplementasikan. Sejauh ini, lanjut dia, sudah ada ada 36 proyek yang dimaksud menggunakan skema itu dengan total nilai mencapai Rp316 triliun.
“Yang membedakan KPBU juga pengadaan biasa adalah di area KPBU tingkat layanan ke masyarakat yang dimaksud diperjanjikan sehingga merangsang kreatifitas kemudian efektifitas layanan. Misalkan pada proyek air, jumlah lalu kualitas air itu yang diperjanjikan,” terangnya.
Dalam skema KPBU sambungnya, Kementerian Keuangan menyiapkan kajian secara mendalam sehingga royek yang disebutkan layak mendapatkan pembiayaan atau bankable. Aspek yang digunakan dipersiapkan seperti finansial, teknis lalu legal, sehingga ketika dilelang, dapat menarik minat pihak swasta.
“Pendanaan kreatif lainnya sanggup melalui Sarana Multi Infrastruktur yang dimaksud kita harapkan menjadi bank dunianya Indonesia untuk membiayai konstruksi infrastruktur daerah,” tukasnya.
