JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dinilai perlu mendapat penyertaan modal negara (PMN) ketika perusahaan mengambil bagian merancang 3 jt rumah , acara unggulan milik Presiden Prabowo Subianto kemudian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini, baru tiga perseroan yang menerima penugasan untuk terlibat pada proyek tersebut, diantaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, alias SMGR, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BBTN, serta Perum Perumnas.
Dalam skemanya, SMGR diwajibkan menyediakan unsur baku semen melalui metode pengadaan dan juga distribusi. BBTN memberikan pembiayaan khusus untuk memudahkan publik mendapatkan hunian.
Sedangkan, Perumnas harus menggandeng PT KAI (Persero) untuk mengoptimalkan lahan-lahan untuk merancang model hunian terintegrasi atau transit oriented development (TOD).
Pakar perekonomian sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, ketiga perusahaan pelat merah perlu memperoleh suntikan negara yang tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sekalipun perkembangan 3 jt rumah diyakini tiada membebani industri lalu keuangan ketiga perusahaan, namun suntikan PMN diperlukan untuk menjaga arus kas alias cash flow.
“Biasanya, penugasan-penugasan melaksanakan tugas-tugas kegiatan pemerintah ini kan kemudian disertai dengan adanya PMN. Saya tak meninjau bahwasannya tugas ini akan menjadi beban yang mana kemudian merusak BUMN-nya,” ujar Piter terhadap MNC Portal, Awal Minggu (11/11/2024).
Dia memandang, pemerintah telah dilakukan menyiapkan pendanaan khusus juga dialokasikan untuk proyek di dalam sektor perumahan. Sehingga, tidak menjadi perkara bagi BUMN ketika mendapat tugas ini.
Sebelumnya, beberapa jumlah BUMN mengalami kerugian berarti lantaran penugasan pemerintah yang mana bukan sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing perusahaan, teristimewa pada BUMN karya.
