JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dilakukan ditetapkan terdakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan terdakwa Hasto berkaitan dengan perkara yang mana menjerat buronan Harun Masiku.
Harun Masiku merupakan buronan tindakan hukum dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ada pun dugaan keterlibatan Hasto muncul dikarenakan posisinya sebagai Sekjen PDIP, partai tempat Harun Masiku bernaung.
4 Fakta Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto oleh KPK
1. Dasar Penetapan Tersangka Hasto
KPK menyampaikan ada lima dasar pada penetapan Hasto sebagai terdakwa perkara dugaan korupsi yang tersebut melibatkan Harun Masiku. Terdapat lima hal yang terdiri dari poin a, b, c, d, juga e.
– Poin a
UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai poin pertama dasar penangkapan Hasto.
– Poin b
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
– Poin c
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dilakukan beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
– Poin d
Laporan Penguraian Penyidikan: LPP- 24/DIK. 02.01/22/12/2024 tanggal 18 Desember 2024
– Poin e
Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin. Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024
2. Dugaan Keterlibatan Hasto Dalam Kasus Harun Masiku
Sebelumnya, KPK telah melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi yang mana melibatkan Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku kemudian beberapa pihak lain. Dugaan korupsi ini terkait pemberian hadiah atau gratifikasi terhadap Wahyu Setiawan, mantan anggota KPU periode 2017-2022.
Kemudian, berdasarkan surat perintah penyidikan yang digunakan dikeluarkan KPK pada 23 Desember 2024, disebutkan bahwa Hasto diduga terlibat pada upaya memengaruhi Wahyu Setiawan untuk mengamankan sikap Agustiani Tio F sebagai anggota terpilih DPR periode 2019-2024.
Jika terbukti, tindakan ini melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a serta pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah terjadi diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Hasto diduga bertindak bersama-sama dengan Harun Masiku serta Agustiani Tio F pada dugaan suap tersebut. Surat perintah penyidikan yang digunakan sudah dikeluarkan merupakan perbuatan lanjut dari laporan pengembangan penyidikan nomor LPP-24/DIK tanggal 18 Desember 2024.
3. Reaksi PDIP
Menurut Juru Bicara PDIP Chico Hakim, sebenarnya telah lama adanya upaya menjadikan Hasto sebagai tersangka. Dia mengatakan dugaan politisasi hukum di hal ini.
Selain itu, ada indikasi perniagaan mengganggu PDIP. Kendati begitu, beliau yakin bahwa PDIP bukan akan menyerah terhadap tekanan kemudian justru semakin keras melawan.
4. Hasto Liburan ke Luar Kota
Setelah penetapan terperiksa oleh KPK, Hasto tidaklah berada di tempat rumahnya Taman Villa Kartini Blok G3 Nomor 18, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Perkotaan Bekasi.
“Bapak (Hasto) rencana mau libur Natalan ke luar kota. Di di sini benar-benar nggak ada orang, kita semata nggak tahu teman-teman wartawan tanpa peringatan ada,” ujar Koordinator Satgas Cakra Buana PDIP Don Bosco Wara, Selasa (24/12/2024).
Di depan kediamannya cuma terdapat Satgas Cakra Buana yang mana bertugas menjaga rumah Hasto. Awak media sempat menanyakan informasi mengenai kemungkinan Hasto kembali ke kampung halamannya di dalam Yogyakarta, namun tidak ada diketahui kejelasannya.
