Bengkulu – Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesi mengklaim unit-unit usaha Pertamina Shop –distributor hasil Pertamina berskala kecil– setempat mengalami kerugian total sekitar Rp1,8 miliar.
"Kerugian itu akibat situasi darurat, yakni pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai Perkotaan Bengkulu. Jika ditotal 140 Pertashop yang mana aktif, kerugian mencapai Rp1,8 miliar, ini memang benar akibat dari pendangkalan alur," kata Ketua Umum DPP HPMPI Steven lewat instruksi elektronik diterima di Bengkulu, Minggu.
Pertamina Shop atau lebih tinggi dikenal dengan Pertashop merupakan distributor produk-produk Pertamina berskala kecil.
Pertashop (Pertamina Shop) adalah agen distribusi kecil di dalam bawah pengawasan PT. Pertamina yang digunakan melayani konsumen pada tingkat desa atau tempat di dalam luar jangkauan tempat SPBU (stasiun pengisian materi bakar umum).
Menurut ia bahwa situasi terparah sejak usai Lebaran Idul Fitri 2025 atau sekitar 10 hari terakhir. Pertashop bukan mendapatkan suplai seperti biasanya, dikarenakan pasokan BBM terbatas.
"Kami sudah ada mengalami kekosongan sejak lebaran, parah sekali, per Pertashop mengalami keterlambatan pengiriman lima hingga hari. Kondisi tak mirip dengan SPBU, SPBU kekal dapat suplai," kata dia.
Keberadaan BBM selama alur Pelabuhan Pulau Baai belum bisa jadi dilewati kapal pengangkut BBM Pertamina, yakni dari beberapa lokasi, di antaranya Teluk Kabung, Lubuk Linggau, lalu Terminal BBM Panjang, pasokan didistribusikan menggunakan transportasi darat.
Akibatnya, ujar ia bukan semua stasiun pengisian Pertashop yang mana mampu dipenuhi dari upaya pendistribusian menggunakan mobil tangki dari provinsi tetangga tersebut.
"Kami beli tunai, tapi mengawaitu diantar BBM lima hingga tujuh hari kemudian," ujarnya.
Pengadaan BBM per hari bukan menentu berapa kiloliter yang mana akan didapat, bahkan ada yang tersebut sudah ada sampai lima hingga tujuh hari Pertashop tutup.
"Karena armada (Pertamina) terbatas serta depot pada suplai dari Lubuklinggau (Sumatera Selatan), jarak tempuh sangat jauh, awak mobil tangki tentu penting istirahat begitu tiba ke Bengkulu ini menyebabkan keterlambatan juga keterbatasan jumlah total distribusi," ucapnya.
Minta kepastian Kemenhub
Sebelumnya, Kepala daerah Bengkulu Helmi Hasan memohonkan Kementerian Perhubungan RI agar memaparkan pengelolaan alur ke eksekutif Provinsi Bengkulu akibat status pendangkalan alur tak kunjung selesai, juga Pelindo dinilai tidak ada serius mengatasi hambatan alur sudah ada hampir 18 tahun.
"Saya minta Pelindo kibarkan bendera putih (tanda tidak ada sanggup) kemudian meminta-minta terhadap Kementerian Perhubungan mendeklarasikan pengelolaan alur ke eksekutif Provinsi Bengkulu tidak ke Pelindo lagi, sebab rakyat Bengkulu yang tersebut jadi musibah tidak rakyat Pelindo," kata Kepala daerah Bengkulu Helmi Hasan.
Gubernur Helmi mengaku geram serta marah sebab keadaan alur tak kunjung selesai akibatnya Bengkulu mengalami kerugian di antaranya warga Pulau terluar Negara Indonesia ke Bengkulu, Pulau Enggano Wilayah Bengkulu Utara.
Warga Enggano merasakan beberapa orang dampak dan juga permasalahan sejak kapal dari Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu tak dapat berangkat ke Pulau Enggano dan juga sebaliknya.
Gubernur Helmi mengungkapkan eksekutif Provinsi Bengkulu telah terjadi berulang kali menemui pihak Pelindo namun kondisi alur permanen tidak ada dapat dilalui kapal.
"Solusinya penanganan alur harus kita ambil alih (jika Pelindo tidak ada mampu menyelesaikannya), akibat telah belasan tahun permasalahan pendangkalan alur berlangsung juga sudah pernah menghabiskan anggaran banyak miliar rupiah," ujar Helmi.
Artikel ini disadur dari Pertashop Bengkulu klaim rugi Rp1,8 miliar akibat pendangkalan alur
