JAKARTA – Menteri Daya kemudian Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera mempercepat proses Perencanaan Pembangunan Lapangan Migas atau Plant of Development (PoD) pada Wilayah Kerja (WK) masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak siap jual (lifting) di dalam Indonesia.
Demikian diungkapkan Bahlil lantaran berdasarkan catatannya, terdapat 301 wilayah yang sudah ada dieksplorasi, namun belum miliki plan of development (PoD). Baca Juga: Bahlil Ramal Target Lifting Minyak 600 Ribu BOEPD Tak Capai Target
“Kita akan memaksa untuk PoD. Kalau sampai dengan waktu yang mana ditentukan, dia juga masih banyak alasan, maka tidaklah menghentikan kemungkinan untuk kita melakukan tinjau. Dan, bisa-bisa kalau memang benar dia tidaklah punya keseriusan, kita tawarkan untuk penanam modal lain,” tegas Bahlil di Rapat Kerja (Raker) sama-sama Komisi XII di tempat Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Ia mencontohkan, salah satunya Blok Masela yang pada waktu ini memang sebenarnya telah mulai proses tender. “Itu kalau seandainya mereka itu lambat telah ada penanaman modal yang tersebut mau masuk mungkin saja sanggup kita gandengkan dengan mereka,” pungkas Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil juga menyoroti pengaplikasian teknologi untuk meningkatkan lifting minyak. Ia merujuk pada keberhasilan produksi minyak bumi yang digunakan digarap ExxonMobil.
“Informasi bagus adalah untuk ExxonMobile yang tadinya cuma diperkirakan kurang lebih lanjut sekitar 100.000 barrel per day. Kemudian kami masuk dalam bulan Agustus itu sudah ada mencapai 140.000 barrel per day. Hari ini ia sudah ada mencapai 163.000 barrel per day oleh sebab itu ia intervensi pakai teknologi dengan tata kelola yang tersebut baik,” tuturnya.
“Mungkin model ini salah satu alternatif yang mana akan kita pakai untuk menggalakkan KKKS lain pada rangka menggalakkan untuk meningkatkan produktivitasnya,” pungkas Bahlil.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil mengaku bahwa peningkatan lifting ini merupakan salah satu mandat dari Presiden Prabowo Subianto terhadap dirinya. Hal itu lantaran produksi minyak pada waktu ini hanya saja 600 ribu barel per hari. Padahal konsumsinya mencapai 1,6 jt barel per hari sehingga Indonesia terpaksa mengimpor 1 jt barel per hari.
“Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah memaksimalkan semua peluang yang tersebut kita miliki untuk meningkatkan lifting agar menurunkan impor. Itu perintahnya,” ungkapnya.
Bahlil menambahkan, sejalan dengan upaya meningkatkan lifting tersebut, Prabowo juga memohonkan dirinya untuk inventarisasi aturan, khususnya Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen) kemudian juga Peraturan eksekutif (PP). Hal itu dijalankan guna memangkas aturan-aturan yang tersebut menghambat percepatan lifting migas.
“Maka ini segera kita lakukan penyesuaian, khususnya untuk Permen, Kepmen, PP, supaya kita menggalakkan untuk bisa saja terjadi peningkatan lifting,” jelasnya.
