Bisnis

Efisiensi Anggaran Bisa Jadi Petaka, Pegawai Honorer juga PPPK Dipangkas

JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang digunakan signifikan akan berdampak pemangkasan tenaga honorer. Bhima menilai, pengurangan dari sisi belanja pegawai ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bahkan bisa jadi sampai pada pelayanan terhadap penduduk mampu justru terganggu.

“Efisiensi anggaran ini bisa jadi terjadi pemangkasan tenaga honorer, tenaga kontrak dalam otoritas Daerah, dan juga bisa saja menyebabkan pelayanan umum yang terganggu,” kata Bhima pada waktu dihubungi SINDOnews, Hari Jumat (7/2/2025).

Lebih jauh, Bhima menjelaskan pada tahun 2022 sendiri total tenaga honorer dalam Indonesia sekitar 2,35 jt orang. Paling sejumlah berada dalam Instansi Kementerian Agama 139.000 orang Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat 21 ribu orang, lalu Pemprov Jateng 21 ribu orang.

Efisiensi anggaran tidak ada hanya saja berlaku untuk otoritas Pusat, tapi juga eksekutif Daerah. Sehingga efisiensi tenaga honorer kemudian PPPK di tempat eksekutif juga punya prospek besar untuk dilakukan.

“Efeknya nanti pada area dapat terjadi pelayanan masyarakat yang tersebut juga memburuk. Apalagi Dana Desa juga sebagian kan sudah ada dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” tambah Bhima.

Menurutnya, pemangkasan anggaran yang digunakan diadakan oleh eksekutif sendiri bertujuan untuk mendanai kegiatan makan bergizi gratis (MBG) yang tersebut memerlukan APBN cukup besar. Kapasitas fiskal yang dimaksud terbatas disamping kegiatan yang tersebut membutuhkan anggaran besar menghasilkan langkah efisiensi dilaksanakan untuk mengalihkan pos anggaran.

“Efisiensi ini bisa jadi mengganggu tercapainya acara serta juga sanggup menghasilkan pertumbuhan sektor ekonomi 2025, diperkirakan hanya sekali 4,7%. Karena efisiensinya ini cuma untuk MBG. Karena kita tahu juga dampak MBG ternyata tak sebesar itu (terhadap perekonomian nasional), keterlibatan UMKM -nya juga masih minim,” pungkasnya.

Related Articles

Back to top button