JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri serta delegasi menteri yang mana dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom dan juga Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai kebijakan pemerintah besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, lalu Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih tinggi terlihat sebagai pura-pura zaken, dalam mana unsur politikus masih dominan, lalu bahkan mengesampingkan profesional yang tidaklah berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep pada mana menteri-menteri yang digunakan diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang dimaksud tidak ada terikat dengan kepentingan partai, lalu semata-mata fokus pada keahlian juga pengalaman dalam sektor yang mana mereka tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional dan juga teknokrat yang digunakan berkompeten, terlepas dari afiliasi urusan politik mereka. Pemikiran ini sejalan dengan keinginan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, inovasi iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk menegaskan bahwa pemerintahan berjalan lebih tinggi efektif, transparan, kemudian berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas urusan politik Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, kemudian kebijakan pemerintah dagang sapi istilah populer yang tersebut menggambarkan negosiasi kebijakan pemerintah yang dimaksud transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika meninjau daftar calon duta menteri yang dimaksud dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih besar diarahkan pada akomodasi kebijakan pemerintah daripada penekanan pada kompetensi teknis.
