DKI Jakarta – Kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang dilakukan dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang lebih besar fleksibel serta realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN penting menyesuaikan dengan keadaan dalam lapangan agar tidak ada menghambat daya saing lapangan usaha nasional di dalam berada dalam persaingan global yang dimaksud semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, lapangan usaha kita malah bisa jadi kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo dalam hadapan para pelaku perniagaan serta pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang dimaksud berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar membantu peningkatan lapangan usaha pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi substansi baku, tenaga kerja, lalu tahapan produksi dari di negeri yang mana digunakan di sebuah hasil atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang terlibat pada pembuatan komoditas tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang juga jasa
Salah satu tujuan utama inisiatif TKDN adalah memberdayakan lapangan usaha pada negeri agar lebih besar kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kondisi Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang lalu jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman lalu hibah.
Penerapan TKDN menghadirkan sejumlah manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga menerima lebih tinggi sejumlah tenaga kerja, menghemat devisa negara, juga meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Pemanfaatan item pada negeri tidak semata-mata perihal kepentingan ekonomi, tapi juga mengenai mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang digunakan disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri tidak semata perihal bilangan bulat atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya bukan belaka memacu sektor untuk memenuhi target hitungan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi ekosistem sektor lokal agar berkembang juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
