JAKARTA – Jumlah tenaga kerja yang digunakan menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meningkat. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 59.796 orang telah lama terdampak PHK, dengan konsentrasi terbesar pada DKI Ibukota Indonesia yang digunakan mencapai 14.501 orang, disertai Jawa Tengah dengan 11.252 orang juga Banten 10.524 orang.
Penyebabnya pengurangan tenaga kerja pada beberapa sektor sangat beragam. Terbaru, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC pada Indonesia, mengumumkan penutupan 47 gerai (6/11), yang dimaksud berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang.
Tercatat di laporan keuangan, ketika ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023. Pihak manajemen mencatat, kinerja keuangan FAST tertekan lantaran masih pada fase pemulihan dari dampak Covid-19. Selain itu, situasi lingkungan ekonomi yang memburuk akibat dampak Krisis Timur Tengah.
Fathin adalah salah satu karyawan yang mana harus kehilangan pekerjaan imbas aksi boikot yang digunakan dijalankan banyak masyarakat. Ia mengaku bahwa pendapatan perusahaan tempatnya bekerja menurun, sehingga dirinya terpaksa dirumahkan.
“Restoran tutup lantaran bukan sanggup menunda kontrak gedung, hasil penjualan turun,” ujar Fathin, beberapa waktu lalu.
Di berada dalam persaingan dunia kerja yang ketat, Fathin menghadapi kesulitan menemukan pekerjaan baru. ” Saya tak tahu pasti pemicu sulitnya mencari kerja sekarang. Mungkin sebab situasi kegiatan ekonomi yang dimaksud memang sebenarnya lagi sulit dalam mana-mana. Setelah di-PHK, saya bingung mau kerja apa lagi, sementara keinginan keluarga terus berjalan,” ungkap Fathin.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan ada beberapa faktor yang menggalakkan PHK massal, yaitu pelemahan daya beli penduduk kemudian juga pergerakan boikot.
“Jadi kalau daya beli turun, ini terimbas pada produk-produk sektor yang dibeli semakin sedikit,” kata Tauhid pada Jakarta, Rabu (23/10).
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menekankan, pemerintah kemudian DPR sedang berupaya memperluas lapangan kerja sektor formal bagi generasi muda.
“Pemerintah serta DPR harus bekerja identik untuk mengantisipasi dampak kegiatan ekonomi serta ketenagakerjaan dari pergerakan ini,” ujar Arzeti, seraya menyerukan peningkatan dukungan pemerintah melalui insentif pajak bagi perusahaan lokal agar dapat mempertahankan tenaga kerja di dalam sedang lesunya ekonomi.
