JAKARTA – Pelaku sektor galangan kapal Indonesia kembali menyatakan kesiapannya memulai pembangunan berbagai tipe dan juga jenis kapal untuk memenuhi keinginan di negeri. otoritas diminta tidaklah perlu meragukan kemampuan galangan kapal di negeri untuk mendirikan kapal-kapal yang dimaksud dibutuhkan.
Penegasan itu disampaikan oleh Ketua Umum Institusi Galangan Kapal serta Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Anita Puji Utami menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengetahui kondisi sektor galangan kapal di dalam Indonesia pada waktu ini sejumlah yang tersebut tidak ada produksi.
Anita membenarkan, penyataan Prabowo bahwa dock space untuk perkembangan kapal baru pada galangan kapal di negeri pada waktu ini banyak yang mana menganggur akibat sepinya order di beberapa tahun terakhir. Padahal, pelaku sektor telah berinvestasi untuk membeli berbagai sarana penunjang, khususnya sejak kebijakan asas cabotage diberlakukan sehingga keinginan kapal pada negeri meningkat.
“Untuk menyokong pemerintah di menyediakan kapal keperluan di negeri, galangan kapal nasional mempunyai kapasitas memulai pembangunan sekitar 900 kapal per-tahun dan juga 24.000 dock space per-tahun untuk mengupayakan kegiatan reparasi kapal,” kata Anita, diambil Hari Senin (3/2/2025).
Di sisi lain, Iperindo sudah ada mengidentifikasi perkiraan keinginan kapal pada negeri di beberapa tahun ke depan. Kapal- kapal yang disebutkan merupakan pesanan kementerian lalu lembaga seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan lalu Perikanan, Kementerian Pertahanan, Bea Cukai, Basarnas, Bakamla juga pemerintah daerah.
Kemudian kapal-kapal keinginan BUMN juga anak-anak perusahaannya, seperti PT Pertamina, PT Pelindo, PT PLN, PT Bukit Asam, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Djakarta Lloyd, PT Pelni lalu sebagainya. Selain itu adanya keinginan untuk angkutan minerba, juga kemungkinan keperluan kapal-kapal pesanan swasta melalui kegiatan peremajaan kapal berusia di tempat menghadapi 25 tahun, yang jumlahnya cukup besar.
Ia berharap para pimpinan kementerian, lembaga serta BUMN yang mana memesan kapal, agar mengupayakan kebijakan Presiden Prabowo untuk memprioritaskan pengerjaan kapal pada galangan di negeri, lalu dikerjakan oleh para putra kemudian puteri bangsa.
“Pembangunan kapal pada galangan di negeri akan memberikan multiflier effect yang dimaksud luas terhadap sektor ekonomi lainnya di rangka mengupayakan target pertumbuhan sektor ekonomi 8%,” jelas Anita.
