JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala tempat dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan terhadap semua kepala wilayah terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 dalam Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu menciptakan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, jikalau instruksi ini dihadiri oleh serta memang benar tak ada pelanggaran hukum untuk menolak bergabung retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya kegiatan yang disebutkan tidaklah mengikat kepala area yang mana berada pada bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, kemudian dapat sekadar ke depan instruksi sejenis mampu diarahkan ke DPR,” kata Dedi pada keterangannya yang tersebut dikutipkan Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP di tempat Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, apabila itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan lalu legitimasi PDIP.
Ketiga, ia melanjutkan, dengan maraknya aksi massa yang pada waktu ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, sanggup sekadar terlibat menggerakkan massa memacu adanya perubahan, kemudian apabila itu terjadi kedudukan pemerintah ketika ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons aksi PDIP ini dengan menurunkan tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, lalu bukan sewenang mengambil inisiatif populis. Mendahulukan kepentingan bangsa melebihi kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala area juga delegasi kepala tempat yang mana berasal dari PDIP. Megawati mengajukan permohonan kadernya untuk tak bergabung pada kegiatan retreat yang mana diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan pada Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli pada waktu dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala tempat kemudian perwakilan kepala tempat dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di dalam Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang mana telah pada perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan terhadap seluruh kepala wilayah serta delegasi kepala tempat PDI Perjuangan, satu kepala area kemudian duta kepala wilayah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat dalam Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut.
