JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin panen kritikan imbas mengusulkan pembiayaan kegiatan Makan Bergizi Gratis melalui dana zakat, infak, dan juga sedekah. Sultan dianggap cari muka ke Presiden Prabowo Subianto .
“Ketua DPD tak usah mengutak-atik kegiatan makan bergizi gratis. Biar ketua DPD tahu, paham, dan juga tidak ada bodoh bahwa acara makan bergizi gratis tidak janji janji warga,” ujar Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi terhadap SindoNews, Kamis (16/1/2025).
Dia mengingatkan bahwa makan bergizi gratis adalah kegiatan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. “Siapa yang berjanji, ia harus bertanggung jawab. Akan lebih lanjut baik, daripada cuma cari muka ke Prabowo,” ungkapnya.
Uchok pun memohonkan Sultan B. Najamudin untuk fokus mengurusi DPD yang mana kewenangannya terbatas. “Makanya ketua DPD jangan hanya saja ngomong. Sekali ngomong cuma memalukan,” pungkasnya.
Kritikan juga datang dari Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Studi kemudian Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab. “Lebih tepat dia yang urunan. Proyek makan gratis itu untuk rakyat, malah disuruh urunan. Logikanya gimana?” ujar Fadhli.
Fadhli mengatakan, apabila ingin acara makan gratis sukses, maka DPD RI yang digunakan harus urunan membiayainya. “Kalau merek juga betul bersimpati, potong cuma penghasilan dia sekian persen, hitung-hitung zakat profesi,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat urusan politik sekaligus Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengusulkan Kabinet Merah Putih yang dimaksud terlebih dahulu membiayai acara Makan Bergizi Gratis tersebut. “Kan sebelum dari warga mengambil bagian terlibat, maka dimulai dari kabinet Prabowo,” ujar Jerry.
Dia juga mengusulkan semua delegasi rakyat atau DPD lalu DPR membantu pembiayaan acara tersebut. “Jadi perihal budgeting maka untuk dana desa bisa jadi di-switch ke acara makan bergizi gratis,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengusulkan makan bergizi gratis menyasar panti asuhan serta panti jompo. “Atau untuk anak-anak yang ekonominya mapan orang kelompok borjuis sebaiknya tak diberikan (makan bergizi gratis, red), nanti diajarkan merekan mengakibatkan makan sendiri,” pungkasnya.
