JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan juga Industri ( Kadin ) Indonesia, Anindya Bakrie menilai, rencana pemerintah meningkatkan pajak pertambahan nilai atau PPN jadi 12% dalam awal 2025 akan segera menambah kapasitas fiskal negara. Sehingga, otoritas bisa jadi mendanai beberapa kegiatan strategis nasional (PSN).
Pemerintah diperkirakan bisa jadi memperoleh tambahan anggaran dengan nilai yang tersebut fantastik. Anindya menyebut, sekitar Rp75 triliun akan masuk ke kas negara kemudian dapat dialokasikan untuk acara Makan Bergizi Gratis .
Dalam hitungan makro, terkereknya pajak pertambahan nilai sebesar 1% dipandang positif, bila dana yang tersebut dihimpun kembali dimanfaatkan untuk inisiatif strategis atau berdampak secara langsung bagi perekonomian nasional, termasuk produktivitas masyarakat.
“Tujuannya ini kan secara makro untuk mendapatkan dana yang tersebut kemungkinan besar bisa saja mendanai makanan bergizi, kalau gak salah mampu dapat Rp75 triliun,” ujar Anindya ketika ditemui di tempat kawasan Ibukota Indonesia Selatan, Mulai Pekan (2/12/2024).
Makan Bergizi Gratis misalnya dipandang penting oleh sebab itu menyangkut pemenuhan permintaan asupan anak-anak. Sehingga, pada jangka panjang akan menguatkan produktivitas.
“Masyarakat sanggup menikmati gizi tambahan baik untuk masa depan kita ini, dengan segera tiada dengan segera ini akan berpengaruh dengan produktivitas. Bukan hanya sekali produktivitas hari ini, tapi masa depan juga,” beber dia.
Kadin secara institusional tak menafikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% berpotensi menekan pelaku usaha. Namun, organisasi para pelaku bisnis kelas kakap ini masih harus meninjau kebijakan pengecualian lain yang mana akan diberikan pemerintah.
Artinya, bila PPN 12% resmi diterapkan di area awal 2025 dan juga dibarengi oleh insentif fiskal bagi industri, maka kebijakan yang dimaksud didukung penuh oleh Kadin. “PPN itu kan kita masih mengamati dulu nih, apakah dijalankan secara langsung atau tidak, tapi kita di area Kadin kan harus melihatnya secara utuh,” ucap Anindya.
“Bahwa 12 persen ini, yang digunakan saya dengar kemarin Pak Menko Airlangga hadir di area Rapimnas Kadin, bicara bahwa akan sejumlah pengecualian, teristimewa untuk sektor yang padat kerja,” lanjutnya.
“Tapi saya optimis lantaran niatnya baik, tujuannya jelas, serta saya rasa orang bilang money follow idea’s. Kalau idenya benar, uang di dalam dunia itu banyak, tinggal idenya serupa kepercayaannya aja,” tutur dia.
