JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang dimaksud telah lama disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang dimaksud melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang mana baru disahkan memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah benar-benar menghadirkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI kemudian kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang kuat, profesional, juga fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan kemudian kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang tersebut bisa saja mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies pada cuitannya di tempat X dikutip, Akhir Pekan (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang mana menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, rakyat sulit mengakses draf akhir RUU TNI dan juga minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana meyakinkan hasilnya benar-benar baik bagi negara lalu utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan meningkatkan kekuatan TNI, kata Anies, maka semua elemen penduduk harus memverifikasi ada rambu-rambu hukum yang digunakan jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana menegaskan bahwa pembaharuan ini tiada akan menyebabkan dampak di dalam luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan hambatan pada internal TNI? Salah satu tantangan besar di area TNI adalah meritokrasi di jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat iklan lantaran prestasi, tidak oleh sebab itu faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin mengawasi TNI yang makin profesional, kuat, dan juga dihormati, baik pada pada negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang profesional kemudian berpihak pada rakyat. Maka justru lantaran itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan pertempuran masuk serta terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman walau tak setuju dengan langkah pemerintah, selalu mengupayakan kewenangan pemerintah yang tersebut sah lalu berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
