Menteri KKP Minta Pagar Laut Tak Dicabut, Wadah Kebangsaan: TNI AL melawan Perintah Presiden
TANGERANG – Ketua Wadah Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menanggapi pernyataan Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pencabutan pagar laut oleh TNI AL . Menteri KKP berpandangan bahwa semestinya pagar laut itu tidak ada buru-buru dicabut.
Menurutnya, pernyataan Menteri KKP Wahyu Trenggono tak berdasar serta mencederai semangat pengabdian TNI AL yang tersebut selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut juga rakyat nelayan.
“Tindakan TNI AL sama-sama rakyat nelayan dilaksanakan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto serta sesuai dengan tugas pokok juga fungsi (tupoksi) TNI AL,” kata Sony Santooso terhadap wartawan, Akhir Pekan (19/1/2025).
Ia menjelaskan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak penduduk nelayan. “Mereka (TNI AL) cuma menjalankan tugas negara, tidak bertindak sembarangan,” ujar Sony.
Tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara pada laut, mengadakan operasi militer untuk menghadapi ancaman, juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian serta penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI AL juga berperan berpartisipasi di patroli keamanan laut guna menghindari berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, dan juga terorisme.
“Pembongkaran pagar laut di dalam Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL di melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang tersebut diadakan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden serta menjadi wujud pengamalan tugas merek untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” kata purnawirawan bintang satu TNI AL ini.
Sony mengomentari keras Menteri Trenggono yang tersebut dianggap bukan memahami tugas kemudian fungsi TNI AL dan juga menciptakan pernyataan yang dimaksud menyebabkan kontroversi. “Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana juga memahami kedudukan dan juga tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini cuma akan memicu polemik dan juga mengurangi kekuatan sinergi antarlembaga negara, katanya.
Ia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan lalu Perikanan yang mana dinilai kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial serta menyebabkan gaduh.
