JAKARTA – Menteri Komunikasi dan juga Digital ( Menkomdigi ) Meutya Hafid menunjuk tiga Pelaksana Pekerjaan (Plt) Direktur Jenderal baru sebagai bentuk restrukturisasi kementerian. Satu pada antaranya adalah perwira tinggi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ).
Ketiga Dirjen baru itu adalah Molly Prabawaty sebagai Dirjen Pengetahuan serta Komunikasi Publik atau Direktorat Jenderal Komunikasi Publik serta Industri Media (Dirjen KPM). Molly yang dimaksud sebelumnya menjabat Staf Ahli Lingkup Komunikasi dan juga Dunia Pers Massa menggantikan Prabunindya Revta Revolusi.
Kemudian Wayan Toni Supriyanto ditunjuk sebagai Plt Dirjen Ekosistem Digital. Sebelumnya, Wayan menjabat sebagai Dirjen Penyelenggaraan Pos juga Informatika (PPI) yang dimaksud kemudian menjadi Dirjen Ekosistem Digital.
Surat perintah untuk keduanya ditetapkan oleh Menkomdigi Meutya Hafid pada 25 November 2024. Dalam surat ini disebutkan bahwa Plt tidak ada mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang digunakan berdampak pada inovasi status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, lalu alokasi anggaran.
Selain keduanya, Meutya Hafid juga menunjuk perwira tinggi Polri, Brigjen POl Alexander Sabar sebagai Plt Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Brigjen Pol Alexander Sabar ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri dengan nomor Sprin/3346/XI/KEP./2024 tanggal 18 November 2024 untuk Brigjen Pol Alexander Sabar sebagai Pati Bareskrim Polri, yang digunakan sekarang bertugas di area BNN, untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.
Brigjen Polisi Alexander Sabar mempunyai rekam jejak di penegakan hukum dan juga pengawasan dunia maya, termasuk keahliannya pada bidang investigasi serta forensik digital. Dia telah terjadi menempuh berbagai pelatihan khusus yang tersebut menyokong kompetensinya, seperti Computer Investigation and Forensics dari Interpol Amerika Serikat, the VFC Method Training yang diselenggarakan oleh Cyber Crimes Investigation Center, juga Computer Investigation and Forensic Training oleh International Criminal Investigative Training Assistance.
Selain itu, juga mengikuti the 2nd Interpol Train the Trainer Workshop on Computer Forensics for Asia and South Pacific yang dimaksud diadakan oleh Interpol. Pengalaman serta sekolah yang dimaksud dinilai mampu di menangani kompleksitas kejahatan digital, termasuk pencurian data, penyebaran konten ilegal, juga judi online.
“Kolaborasi antara Komdigi kemudian lembaga penegak hukum sangat diperlukan, teristimewa pada situasi genting seperti sekarang untuk merespons ancaman digital yang makin kompleks, teristimewa pada isu judi online yang tersebut sangat merugikan masyarakat,” kata Meutya pada keterangan resminya, Rabu (27/11/2024).
Penugasan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan juga Digital, yang mana mencerminkan inovasi nomenklatur kementerian sebagai respons terhadap dinamika juga tantangan era perubahan fundamental digital ketika ini, dalam mana dibentuk satu kedirjenan baru yang dimaksud mengawasi kejahatan di area ruang digital.
Meutya berharap penugasan Brigjen Alexander dapat mempercepat upaya bersih-bersih di dalam di tubuh Kemkomdigi dari ancaman kejahatan digital sekaligus meningkatkan kepercayaan umum terhadap keamanan ruang digital di area Indonesia.
