Pakistan siap hadapi penyelidikan netral menghadapi serangan di dalam Kashmir

Istanbul – Pertama Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Hari Sabtu memaparkan bahwa Islamabad terbuka terhadap penyelidikan "netral" melawan serangan pada Kashmir yang dikelola India pada 22 April berikutnya yang menewaskan 26 orang, demikian dilaporkan penyiar lokal Geo News.
Sharif menyatakan keprihatinannya menghadapi "tuduhan tak berdasar" India setelahnya insiden Pahalgam, dengan menyatakan bahwa tuduhan yang disebutkan dibuat "tanpa penyelidikan yang digunakan kredibel atau bukti yang dimaksud dapat diverifikasi.
"Pakistan terbuka untuk berpartisipasi di penyelidikan yang mana netral kemudian transparan menghadapi serangan Pahalgam," kata Sharif ketika ketegangan antara kedua negara tetangga dengan senjata nuklir itu meningkat setelahnya serangan tersebut.
Perdana menteri itu juga mengeluarkan peringatan keras keras terhadap segala upaya untuk menghentikan atau mengalihkan jatah air Pakistan berdasarkan Perjanjian Perairan Indus, dengan menekankan bahwa air adalah "kepentingan nasional yang mana vital."
"Saya harus menyebutkan bahwa air adalah kepentingan nasional Pakistan yang vital — jalur hidup bagi 240 jt penduduk kami. Jangan ada keraguan sejenis sekali, bahwa ketersediaannya akan dijaga dengan segala cara juga pada segala situasi," kata Sharif.
Sementara itu, pemerintah India menggambarkan insiden itu sebagai "serangan teror" dengan hubungan "lintas batas", lalu menyalahkan Pakistan lantaran mendukungnya.
Namun, Islamabad menyangkal terlibat pada serangan itu, dengan mengungkapkan bahwa pihaknya "prihatin" kemudian menyampaikan belasungkawa untuk keluarga korban.
India kemudian secara sepihak menangguhkan Perjanjian Perairan Indus yang dimaksud telah lama berusia puluhan tahun, di mana kedua negara tetangga mengatur pembagian air dari enam sungai di dalam Cekungan Indus.
Pakistan pada Kamis (25/4) menanggapi keras penangguhan sepihak yang dimaksud dengan memberi peringatan bahwa setiap upaya India untuk mengalihkan atau menghentikan air ke Pakistan akan dianggap sebagai "tindakan perang."
Menurut Pakistan, tidak ada ada ketentuan untuk menangguhkan secara sepihak perjanjian pembagian air, yang mana dimediasi oleh Bank Bumi kemudian ditandatangani pada September 1960 itu.
Kedua belah pihak juga menangguhkan visa untuk warga negara tiap-tiap dan juga mengusir penasihat militer, sementara Islamabad melakukan penutupan wilayah udaranya untuk maskapai penerbangan India.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Pakistan siap hadapi penyelidikan netral atas serangan di Kashmir






