pemerintahan Harus Fokus Tarik Pengembangan Usaha yang Ciptakan Lapangan Kerja

JAKARTA – Realitas ditutupnya beberapa jumlah pabrik yang dihadiri oleh dengan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) ribuan pekerja harus dipandang sebagai persoalan serius, terkait dengan iklim mencoba dalam Indonesia. Kementerian terkait selayaknya fokus memperbaiki berbagai kendala pembangunan ekonomi dan juga menyokong masuknya modal asing bagi terciptanya lapangan kerja baru.

Pengamat hubungan internasional Zenzia Sianica Ihza memandang, untuk mengatasi gelombang PHK, pemerintah perlu melakukan perubahan struktural kegiatan ekonomi jangka panjang dengan berbagai langkah strategis. Mengingat fenomena PHK ini terkait dengan perlambatan sektor bidang manufaktur, yang digunakan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Kita perlu kebijakan reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi pengembangan lebih lanjut sumber daya alam, juga mendatangkan pembangunan ekonomi yang tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan,” kata Zenzia di keterangannya dikutipkan dalam Jakarta, Awal Minggu (10/3/2025).

Dalam pandangan Zenzia, upaya kementerain terkait menghadapi krisis PHK ini masih kurang memadai, lambat, lalu belum konsisten.

“Untuk jangka pendek pemerintah harus fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat. Itu bisa jadi diadakan dengan pemberian subsidi untuk korban PHK, menyediakan inisiatif pelatihan untuk meningkatkan keterampilan agar mereka bisa saja bekerja di area sektor lain, dan juga menghubungkan mereka itu dengan potensi kerja baru,” katanya.

Mengutip data BPS yang tersebut dirilis 5 Nov 2024 lalu, Zenzia menyebut, masih ada 7,47 jt orang yang mana menganggur juga jumlah total ini dipastikan akan bertambah seiring banyaknya PHK di dalam awal 2025 ini. Bahkan, data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan, level pengangguran pada Indonesia menempati level tertinggi pada ASEAN. Setiap April 2024 lalu tingkat pengangguran kita mencapai 5,2 persen, disusul Filipina (5,1%), Brunei Darusallam (4,9%), Malaya (3,52%), Vietnam (2,1%), Singapura (1,9%) serta Tahiland (1,1%).

“Sampai dengan akhir Februari lalu, dia yang digunakan terkena PHK itu sudah ada mencapai sekitar 80 ribu orang. Tak ada cara lain untuk mengatasi ini, kecuali memperbaiki kesempatan mencoba dalam Indonesia sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” tandas Zenzia.

Iklim Investasi

Zenzia juga memandang, meskipun peringkat daya saing Indonesia mengalami peningkatan, sinyal positif ini belum cukup untuk menarik penanam modal apabila tantangan lain tiada dibenahi.

“Memang kita berhasil naik pada peringkat daya saing, tetapi faktor lain seperti stabilitas hukum, birokrasi yang mana berbelit, dan juga kebijakan yang mana kerap berubah harus segera diperbaiki untuk mengupayakan lebih tinggi berbagai investasi,” ujarnya.