JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan juga Security (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang dimaksud untuk menjalankan acara yang tersebut telah dilakukan dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan ketika Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan sama-sama tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir di rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, serta Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Individu lalu Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur kemudian Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Komunitas (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, juga Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang digunakan semakin berat tanpa dukungan anggaran yang dimaksud memadai hal yang dimaksud akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Hari Senin (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, ketika ini pada Kemenko Polkam tak ada ruang command center yang tersebut terkoneksi dengan kementerian serta lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam di menjaga stabilitas kebijakan pemerintah kemudian keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan dalam di koordinasi, sinergi, serta eksekusi di tempat lapangan.
“Selain itu belum ada jaringan big data yang dimaksud sanggup menangani pengaduan rakyat (dumas) yang digunakan jumlahnya dalam Kemenko Polkam sangat berbagai mencapai puluhan ribu. Sehingga berbagai laporan yang tersebut tak tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi rakyat terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini dijalankan menyusul pembaharuan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang dimaksud menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Area Politik dan juga Keselamatan (Kemenko Polkam) mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
