JAKARTA – Kritik dan juga penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Aspek Kesehatan (Permenkes) masih terus bergulir dari berbagai pihak. Pasalnya, tembakau memiliki peran penting di perekonomian daerah. Tembakau juga dinilai bukanlah hanya saja sebagai flora musiman dengan nilai kegiatan ekonomi tinggi, tetapi juga memainkan konflik penting di ekosistem pertanian.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nanang Teguh Sembodo, mengumumkan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes akan berdampak secara langsung terhadap daya serap lapangan usaha terhadap tembakau lokal. Nanang mengingatkan bahwa tanpa dukungan dari industri, petani akan kesulitan mengirimkan tembakau mereka.
“Jika aturan ini diterapkan, kami khawatir pemasaran tembakau kami menurun. Ini adalah memproduksi kami jadi resah,” katanya, diambil Akhir Pekan (1/12/2024).
Menurutnya, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tidak ada cuma membatasi daya jual, tetapi juga berpotensi mengempiskan jumlah agregat tenaga kerja yang dimaksud terlibat pada sektor tembakau. “Kebijakan ini diskriminatif oleh sebab itu fokusnya cuma pada dampak kesehatan, tanpa mempertimbangkan implikasi kegiatan ekonomi bagi petani,” paparnya.
Nanang juga mengemukakan pentingnya peran tembakau pada perekonomian daerah. Pasalnya, tembakau merupakan flora satu musim yang memiliki daya tarik akibat nilai jualnya tinggi. Di beberapa daerah, bahkan vegetasi ini bisa jadi memutus siklus hama seperti kera lalu tikus.
“Tembakau telah terjadi menjadi bagian dari budaya serta identitas rakyat pedesaan, khususnya pada tempat seperti Temanggung, Boyolali, lalu Wonosobo, di area mana sebagian besar petani sangat bergantung pada hasil panen tembakau,” imbuhnya.
Di sedang keterbatasan lahan yang tersebut tersedia, vegetasi tembakau mempunyai keunggulan strategis dibandingkan flora lainnya. Hal ini yang digunakan menimbulkan Nanang miris. Sebab kondisi para petani tembakau masih sangat dari ideal, teristimewa dengan minimnya dukungan kebijakan yang melindungi hak juga kepentingan mereka. Banyak petani yang dimaksud merasa terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang dimaksud tidaklah selaras dengan permintaan mereka.
Pengamat Kebijakan Publik, Dwijo Suyono, juga terlibat mengkritisi keras Rancangan Permenkes terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam pandangannya, kebijakan ini berdampak buruk pada ekosistem tembakau nasional yang dimaksud melibatkan jutaan petani. Rancangan Permenkes dinilai memuat kebijakan yang mana semakin menekan keberlangsungan bidang tembakau. Dwijo berpendapat bahwa aturan-aturan ini akan semakin menyulitkan petani tembakau yang mana selama ini sudah pernah berada pada situasi yang digunakan rentan.
“Padahal, kebijakan umum itu harusnya melibatkan proteksi bagi semua pelaku di dalam sistem ekologi tersebut, mulai dai petani, pekerja, hingga pedagang. Namun, kenyataan yang tersebut ada menunjukkan bahwa pemerintah lebih banyak banyak menekan sektor tembakau melalui berbagai aturan,” terangnya.
Dwijo juga menggarisbawahi banyaknya tempat yang digunakan belum mempunyai peraturan tempat terkait pemeliharaan petani tembakau. Ia pun menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan pusat serta area pada mengurus sektor tembakau.
“Agar sektor ini masih berkelanjutan dan juga dapat terus berkontribusi pada perekonomian daerah, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan yang tersebut dapat melindungi bidang tembakau serta para pekerja pada dalamnya,” tutupnya.
