JAKARTA – Setara Institute menilai kualitas sekaligus dinamika proses mendekati hingga pelaksanaan Pilpres juga pemilihan kepala daerah 2024 cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan Skala HAM 2024, Distraksi Hak Asasi di tempat Rezim Transisi yang mana dikeluarkan Setara Institute.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menuturkan rendahnya kualitas demokrasi ketika ini ditandai partisipasi pemilihan raya Serentak 2024 tidak ada menyentuh 70%, sarana prasarana pilpres yang mana bukan inklusif, hingga representasi perempuan pada kursi parlemen maupun kontestasi kepala daerah.
“Hal inilah yang dimaksud menjadi alasan di dalam balik menurunnya -0,1 pada skor hak turut dan juga di pemerintahan menjadi 3,1,” kata Halili sebagaimana siaran pers yang digunakan diterima, Selasa (10/12/2024).
Dalam tabel perbandingan skor Skala HAM periode I (2014-2019), 2023, dan juga tahun 2024 dinyatakan skor hak sipil dan juga urusan politik sebagai berikut 3,0 (periode I), 3,0 (tahun 2023), dan juga 2,9 (tahun 2024).
Dengan menurunnya hak sipil dan juga kebijakan pemerintah pada tahun 2024, Setara Insititute merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto untuk memverifikasi penghormatan terhadap kebebasan berekspresi kemudian berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis.
Kemudian, menjamin ruang civic tanpa intervensi. “Termasuk juga khususnya memulihkan lingkungan kebijakan pemerintah demokratis yang tersebut patuh pada prinsip rule of law dan juga standar-standar etik demokrasi,” ujar Halili.
Diketahui, Ukuran HAM 2024 ini merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) di perlindungan, pemajuan, penegakan, dan juga pemenuhan HAM di area Indonesia.
Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang dimaksud terdapat pada Kovenan Internasional Hak Sipil juga Politik serta Kovenan Internasional Hak Sipil juga Politik kemudian Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil kemudian urusan politik dan juga 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang tersebut selanjutnya diturunkan ke di 50 sub indikator.
Penilaian diadakan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang tersebut menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, dan juga pemenuhan HAM yang tersebut paling buruk. Lalu, bilangan 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang paling baik.
Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber lalu expert judgment sebagai instrumen justifikasi temuan studi.
