Sharing Session UMKM Bersama SINDOnews, BKPM Siapkan Aturan Kemitraan Usaha Besar kemudian Pelaku Mikro
JAKARTA – Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Penyertaan Modal serta Hilirisasi/BKPM (Badan Kesepahaman Penanaman Modal), Anna Nurbani mengatakan, pemerintah khususnya instansinya mengapresiasi kegiatan sharing session dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan juga Menengah ( UMKM ) yang tersebut dihelat oleh SINDOnews.com.
Diakui Anna, menjadi edukasi yang digunakan penting bagi para pelaku UMKM . Anna mengatakan, berbagai UMKM pada Indonesia yang tersebut masih membutuhkan akses pangsa yang tersebut luas guna meninggal kelas pertumbuhan usahanya.
“UMKM itu kan selalu butuh akses pasar, permodalan kemudian sebagainya. Melalui kegiatan Sharing Session bersatu SINDOnews ini, kami meyakini teman-teman UMKM disini akan terhubung dengan berbagai akses informasi baik pemerintah maupun ahli UMKM lainnya,” tutur Anna, Rabu (4/12/2024).
Dalam kegiatan yang tersebut dihadiri oleh 100 pelaku UMKM tersebut, Anna menjelaskan, pemerintah sedang mempersiapkan formasi kebijakan kemitraan UMKM pada daya saingnya.
“Kami sendiri dari Kementerian Penyertaan Modal juga Hilirisasi/BKPM sudah ada mengeluarkan kebijakan dari Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara kemitraan antara usaha besar kemudian UMKM dalam daerah,” terang Anna.
Selain Permen Penanaman Modal juga Hilirisasi/BKPM 1/2022, Anna mengatakan, pihaknya berada dalam menyusun petunjuk teknis terkait tata cara kemitraannya. Tata cara yang digunakan kemitraan yang dimaksud dimaksud, lanjut Anna, ditujukan agar pelaku UMKM dapat dimudahkan untuk mengakses inisiatif kemitraan di dalam wadah OSS (sistem Online Single Submission atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).
Diketahui, OSS merupakan bentuk fasilitasi kemitraan antar pelaku bisnis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM di tempat daerah, yang sebelumnya diadakan secara manual dengan data UMKM siap bermitra yang digunakan direkomendasikan oleh daerah, asosiasi pengusaha, lalu kementerian/lembaga.
“Jadi selain dari Kementerian Investasi, dari Kementerian juga lembaga lainnya juga memiliki andil sama sehingga kami ke depannya akan berkolaborasi guna bagaimana langkah menggalakkan daya saing UMKM lalu miliki akses lingkungan ekonomi yang mana luas,” jelas Anna.
