JAKARTA – pemerintahan masih mengkaji kebijakan nilai gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor bidang juga ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT. Ada juga pendapat yang menginginkan subsidi dihapus, meskipun gas merupakan salah satu komponen biaya utama pada bidang industri.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengungkapkan sudah ada waktunya pemerintah melakukan audit penerapan nilai tukar gas alam dalam di negeri, baik yang mana untuk bidang maupun untuk rakyat. Sebab, tarif gas Indonesia pada waktu ini sudah ada terlalu tinggi, jikalau berbeda dengan dengan harga jual gas alam internasional yang digunakan hanya saja USD3,21 per MMBTU.
“Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru sekadar ditemukan sumber gas di dalam Aceh yang mana berjauhan lebih besar besar 18 kali lipat dari yang tersebut dalam hasilkan dalam Arab Saudi. Seharusnya biaya gas alam dalam Indonesia sebanding dengan yang tersebut di dalam berlakukan di tempat Arab Saudi, yaitu USD0,5 per MMBTU,” ujar BHS, pada pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Dia menyebutkan biaya gas sektor yang tersebut disubsidi hanya saja untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca lalu sarung tangan karet adalah USD6 per MMBTU. Sementara yang tersebut bukan mendapatkan subsidi mayoritas barang lapangan usaha adalah USD11-12 per MMBTU, tergantung klasifikasi industri.
Ketentuan itu, katanya, sangat mahal kemudian tinggi sekali harganya, bandingkan dengan nilai gas bidang di tempat Negara Malaysia yang tersebut sebesar USD4,5 per MMBTU. Sementara, tarif gas bidang dalam Thailand adalah USD5,5 per MMBTU juga nilai gas bidang di dalam Vietnam sekitar USD6,39 per MMBTU.
“Bagaimana bidang kita dapat bersaing dalam domestik maupun internasional apabila tarif gas alam untuk sektor di tempat Indonesia dua sampai tiga kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi di tempat sektor pertanian, sektor pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam,” jelas Bambang.
BHS menjelaskan apabila harga jual subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal maka tarif pupuk akan meningkat tajam, bisa-bisa dua kali lipat. Kondisi itu tentu akan menyulitkan produksi pertanian di area Indonesia dan juga harga jual beras yang dimaksud ketika ini sudah ada sangat mahal, sehingga akan menjadi terpencil lebih besar mahal.
Bambang yakin pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kondisi ini untuk tak mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan nilai gas alam untuk bidang menjadi USD6 per MMBTU untuk semua jenis industri.
“Kita harapkan mampu turun menjadi identik dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga biaya item bidang akan diskon kemudian daya beli penduduk kembali meningkat,” tandasnya.
Kebijakan ini, katanya, akan lebih besar meningkatkan iklim bisnis sektor yang digunakan ada pada Indonesia sehingga tak gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang tersebut dampaknya akan meningkatkan pengangguran. Dengan kebijakan itu, diharapkan sektor dalam negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga kegiatan ekonomi menjadi meningkat 8% sesuai target yang digunakan diinginkan Presiden Prabowo.
