JAKARTA – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro menilai, panggilan pemeriksaan mantan Menteri Hukum dan juga HAM Yasonna H Laoly oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernuansa politis.
Apalagi tak ada tindakan signifikan dari lembaga antirasuah di menangkap Harun Masiku.
“Kasus yang digunakan dikaitkan kemudian dijadikan alasan untuk memanggil Pak Yasonna itu kan perkara yang telah lama sekali juga berlarut-larut. Publik sudah ada meninjau tahapan drama demi drama yang terjadi kemudian tidaklah kunjung ada satu langkah yang tegas atau definitif yang dimaksud kemudian diambil, tetapi malah cenderung nuansanya politis,” terang Seno disitir Kamis (19/12/2024).
Apalagi, kata Seno, Pemilihan Kepala Daerah 2024 sudah usai kemudian PDIP telah lama melakukan konsolidasi internal guna mempersiapkan kongres partai. Dalam proses itu, Seno menilai, sejumlah gangguan pada konsolidasi partai.
“Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk provokatif di tempat jalan-jalan protokol dalam Jakarta, lalu narasi besar sedemikian masif diadakan pada medsos untuk tujuannya diksi agendanya itu tumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng serta seterusnya. Dari sisi lain lalu ada berbagai panggilan hukum terhadap elite-elite partai,” ujarnya.
“Buat kami ini sangat susah untuk kemudian tidak ada membayangkan bahwa perkara ini tidak ada bermuatan politis,” imbuh Seno.
Kendati demikian, beliau berharap agar tindakan hukum seperti itu dapat dihentikan. Ia pun berharap KPK agar tak mempolitisasi hukum. Menurutnya, hukum harus berkeadilan serta dijalankan dengan prinsip yang digunakan baik.
