JAKARTA – Petisi Komunitas DKI Jakarta Antikorupsi mengadakan aksi demonstrasi dalam Gedung Merah Putih KPK , hari terakhir pekan (8/11/2024). Aksi yang dimaksud menuntut KPK memberikan kejelasan terhadap persoalan hukum dugaan korupsi e-KTP serta pengadaan alat kondisi tubuh (alkes) di dalam Provinsi Banten.
Ketua Petisi Publik Ibukota Antikorupsi Hasan Assegaf menyatakan dua tindakan hukum yang dimaksud menyeret nama calon gubernur kemudian duta gubernur Jakarta. “Kami meminta-minta terhadap KPK untuk mampu memberikan kepastian hukum terhadap skandal persoalan hukum dugaan perkara yang digunakan melibatkan Pramono Anung pada skandal perkara e-KTP,” kata Hasan di tempat Gedung Merah Putih KPK.
“Selain itu, persoalan hukum pengadaan proyek alat kebugaran pada Provinsi Banten,” sambungnya.
Hasan menyebutkan, dugaan korupsi pengadaan alkes Provinsi Banten itu diduga menyeret nama Rano Karno. Terkait permintaan kejelasan dua perkara tersebut, Hasan menyatakan pihaknya telah terjadi bersurat ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024.
“Jangan membiarkan permasalahan Pramono Anung juga Rano Karno itu tak ada kepastian hukum yang tersebut pada akhirnya mampu menyebabkan perkiraan yang mana tiada jelas pada ruang publik,” ujarnya.
Terpisah, Juru Bicara Pramono Anung-Rano Karno Chico Hakim menyatakan dua sosok yang disebutkan merupakan pihak yang digunakan bersih dari korupsi. “Terbukti merek sudah ada menjabat di area pemerintahan puluhan tahun,” kata Chico.
