LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Asisten Percakapan GPT serta DeepSeek pada waktu berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari peluang kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan kegelisahan global terhadap keamanan data pada pemakaian AI. Tidak hanya saja India, beberapa negara lain seperti Australia kemudian Italia juga telah lama memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek dikarenakan ketidakjelasan di cara platform digital yang disebutkan menjalankan data pengguna.
Dalam surat edaran yang digunakan dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa pemanfaatan alat Kecerdasan Buatan di area komputer dan juga perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Artificial Intelligence kemudian perangkat lunak Artificial Intelligence (seperti ChatGPT, DeepSeek, serta lainnya) di area komputer serta perangkat kantor mengakibatkan risiko terhadap kerahasiaan data serta dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, disitir dari Reuters.
Larangan ini tampaknya belaka berlaku untuk perangkat yang mana digunakan di pekerjaan resmi pada kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan mirip akan diterapkan di dalam kementerian lainnya.
Menariknya, tindakan ini muncul di area berada dalam kunjungan ketua eksekutif OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global pada regulasi AI, di tempat mana pemerintah berupaya menyeimbangkan khasiat teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Kecerdasan Buatan di area sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa pengamanan data tetap saja menjadi prioritas utama bagi pemerintah di area era digital ini.
