JAKARTA – Pembatasan subsidi BBM untuk ojek online dinilai akan berdampak pada biaya permintaan barang meskipun akan ada bantuan sosial dari pemerintah.
Pengamat Sektor Bisnis dan juga Tenaga Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi mengungkapkan kebijakan yang disebutkan mirip hanya pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ojol dan juga akhirnya akan memicu inflasi.
“Larangan bagi ojol pakai BBM subsidi kebijakan blunder, mirip semata pemerintah mencabut subsidi BBM. Dampaknya, biaya operasional Ojol membengkak sehingga meninggikan tarif Ojol bagi konsumen, yang mana memicu inflasi,” kata Fahmy pada waktu dihubungi, Hari Jumat (29/11/2024).
“Tidak diragukan, kebijakan yang dimaksud semakin memperburuk daya beli kelas menengah ke bawah,” imbuhnya.
Ekonom ini juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu keberadaan warga Indonesia yang dimaksud akan dieksekusi penuh pada tahun 2025. Hal ini menjadikan pernyataan Prabowo adalah kontradiktif persoalan kebijakan larangan bagi ojol.
“Komitmen Prabowo untuk pro rakyat diragukan, semata-mata omon-omon saja, dengan kebijakan larangan Ojol pakai BBM Subsidi,” tegas Fahmy.
Namun, Fahmy menilai wacana pembatasan BBM subsidi bagi ojol ini tiada otomatis mempengaruhi target perkembangan pemerintah menuju 8 persen.
Fahmy menekankan, peningkatan kegiatan ekonomi akan dipengaruhi variabel lain, seperti investasi. Namun, jikalau dunia usaha RI dibayangi oleh dampak konsumsi, kebijakan BBM ini akan menghambat ekonomi.
“Namun, kalau peningkatan ekonomi mengandalkan lebih banyak konsumsi, kebijakan BBM itu menghambat capaian peningkatan ekonomi,” ungkap Fahmy.
