JAKARTA – Penerapan materi bakar minyak ( BBM ) dengan standar Euro 4 dinilai telah harus mulai diterapkan walaupun secara bertahap di dalam kota-kota besar Indonesia untuk menekan polusi udara. Hal itu penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 atau pun untuk menggapai target peningkatan ekonomi 8% yang mana dicanangkan pemerintah.
Dalam Editorial Wadah bertajuk “Mendorong BBM Berkualitas di area Indonesia” yang dimaksud digelarInstitute for Essential Services Reform (IESR) sama-sama Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), juga Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Selasa (17/12/2024), terungkap bahwa peningkatan kualitas BBM berdampak secara langsung terhadap peningkatan aspek lingkungan, kebugaran serta juga ekonomi.
Berdasarkan kajian yang dimaksud diadakan IESR di dalam Jabodetabek, penerapan BBM berstandar Euro4 mulai dari 2025 hingga 2030 dapat menghurangi polusi udara, termasuk menurunkan polutan particulate matter (PM) 2,5 hingga 96% juga SOx, NOx hingga 82-98%. Sebaliknya, tanpa perubahan, beban polusi dari kendaraan diestimasi akan meningkat sekitar 30-40% pada 2030 seiring meningkatnya jumlah keseluruhan kendaraan lalu aktivitas transportasi.
Diketahui, BBM Euro 4 miliki komposisi sulfur setara 50 ppm. Sementara, lebih besar dari 90% BBM yang digunakan beredar di tempat lingkungan ekonomi Indonesia masih mempunyai isi sulfur tinggi, mencapai 150-2.000 ppm, tergantung jenisnya. Tingginya komposisi sulfur di BBM yang disebutkan menyebabkan penurunan kualitas udara, yang dimaksud pada akhirnya menyebabkan hambatan kesehatan, lalu berujung padatingginya biaya pengobatan.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengungkapkan, polusi udara dalam Ibukota Indonesia sudah pernah menambah beban biaya kebugaran terkait polusi seperti pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), lalu penyakit jantung iskemik. Informasi BPJS menunjukkan, klaim terapi terkait polusi udara di tempat DKI Jakarta hampir mencapai Rp1,2 triliun pada 2023, dengan penyakit jantung iskemik berkontribusi sebesar Rp471 miliar dan juga penyakit influenza, dan juga pneumonia sebesar Rp409 miliar. Tak hanya sekali memunculkan biaya untuk pengobatan, turunnya tingkat kemampuan fisik akibat polusi menurutnya juga menekan produktivitas, yang mana akan menjadi penghambat tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045 yang digunakan harus didukung sumber daya manusia yang sehat juga produktif.
“Karena itu, Indonesia perlu segera menerapkan Euro4 dengan didukung kebijakan yang mana terintegrasi, disertai dengan pengawasan serta penegakan aturan yang digunakan ketat. pemerintahan perlu menegaskan kesiapan kilang domestik untuk memenuhi BBM Euro 4. Meski membutuhkan penanaman modal signifikan, kolaborasi pemerintah kemudian swasta di teknologi juga infrastruktur kilang akan mengakibatkan faedah yang dimaksud terpencil lebih tinggi besar bagi lingkungan, kesehatan, dan juga ekonomi,”ujar Fabby.
Analis Kebijakan Lingkungan IESR Ilham RF Surya di pemaparannya mengakui bahwa penerapan Euro 4 akan berimplikasi pada peningkatan biaya produksi BBM sekitar Rp200-Rp500 per liter. Karena itu, tegas dia, pemerintah perlu mempersiapkan ruang fiskal untuk mengantisipasi dampak dunia usaha dari penerapan Euro 4 tersebut. otoritas menurutnya juga perlu menyiapkan skema pembiayaan peningkatan biaya produksi BBM dengan berbagai skenario, apakah ditanggung oleh pemerintah, dibebankan untuk konsumen atau dengan membatasi akses BBM bersubsidi bagi kelompok publik tertentu.
Di sisi lain, kata Ilham, peningkatan biaya produksi BBMjuga akan dibarengi dengan turunnya biaya kondisi tubuh dengan membaiknya kualitas udara. Hal itu dapat “mengurangi” beban kenaikan biaya produksi BBM berstandar Euro 4. “Total penurunan beban biaya dari pengurangan klaim BPJS untuk terapi ketiga penyakit ini pada 2030 diperkirakan mencapai Rp550 miliar dengan rincian pneumonia sebesar Rp246 miliar, jantung iskemik sebesar Rp268 miliar, serta PPOK Rp36 miliar,” jelas Ilham.
Dalam diskusi tersebut, Direktur Pembinaan Rencana Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah setuju untuk meningkatkan kualitas BBM secara bertahap sesuai peta jalan yang mana ada. Dia menambahkan, upaya itu juga dibarengi denganberbagai kebijakan lain yang dimaksud juga mengarah pada upaya menekan polusi yang tersebut berasal dari sektor transportasi. “Pemerintah juga mendorongkebijakan lain seperti misalnya konversi motor konvensional menjadi motor listrik, atau pengembangantransportasi umum lainnya. Intinya tidak semata-mata dari BBM, tapi juga aspek-aspek lainnya,” papar Mirza.
