Ketua DPR Minta Aparat Netral di tempat pemilihan kepala daerah 2024: Rakyat Harus Merdeka Memilih
JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar pemungutan pengumuman Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 yang tersebut akan berlangsung hari Rabu, 27 November besok, bisa saja berjalan dengan jujur juga adil (Jurdil). Puan berharap, seluruh rakyat Indonesia sanggup secara bebas memilih calon pemimpin di dalam daerahnya.
“Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi dalam Indonesia pada mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Hal ini adalah momen pesta rakyat yang digunakan harus dijalani dengan gembira dan juga sukacita,” kata Puan, Selasa (26/11/2024).
Puan berpesan terhadap KPU serta Bawaslu agar dapat menyelenggarakan pilkada dengan baik. Puan meminta-minta untuk dapat menegaskan semua proses pemilihan kepala daerah yang tersebut akan dilangsungkan serentak di tempat 545 wilayah berjalan dengan lancar lalu aman. “Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas pada setiap wilayah yang menjalankan Pilkada,” ujarnya.
Puan berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika urusan politik pada Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas pada pelaksanaan pilkada besok.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang dimaksud berkepentingan menjaga komitmennya untuk meyakinkan Pemilihan Kepala Daerah berlangsung dengan lancar,” tuturnya.
Puan mengutip data milik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dimaksud mencatatkan ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, dalam mana 183 di area antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Untuk itu, Puan menyokong penduduk untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.
“TNI-Polri dan juga ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Warga mampu melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam lalu foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan juga memacu pasangan calon (paslon) lalu partai-partai pendukungnya untuk melakukan konfirmasi pemilihan gubernur dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.
