JAKARTA – Dorongan agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) menyebabkan partai kebijakan pemerintah (parpol) terus bergulir. Hal itu buntut dari dipecatnya Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pengamat urusan politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, establishment partai kebijakan pemerintah baru oleh Jokowi untuk membuktikan siapa yang dimaksud kuat sekaligus menjawab perbedaan pandangan dari para pendukung keduanya.
“PDIP: Jokowi bukanlah siapa2 tanpa PDIP. Pendukung Jokowi: PDIP nyungsep tanpa Jokowi,” tulis Adi Prayitno diakun media sosial resminya @adiprayitno_20, Kamis (19/12/2024).
Adi menyarankan, Jokowi sebaiknya tidaklah bergabung dengan partai lain yang digunakan mapan melainkan menciptakan partai sendiri. Sebab bila terlibat partai maka kekuatan Jokowi akan segera terlihat pascatidak bergabung dengan PDIP.
“Sekarang keduanya resmi talak. Menarik klo Pakde bikin partai baru utk buktikan siapa tambahan kuat. Kalo cuma mengambil bagian partai yg mapan, kesaktian Pakde tak terukur pasca tak sm PDIP,” tulisnya lagi.
Salah satu pembuktian siapa yang digunakan tambahan kuat, Menurut Adi, adalah mendirikan partai baru ketimbang bergabung partai lain. Apalagi establishment partai kebijakan pemerintah merupakan tradisi yang baik di demokrasi.
”Dua poin sebelumnya tadi dibuat sebab Pakde terus-menerus dikaitkan persoalan kemungkinan gabung partai lain. Ketimbang mengambil bagian partai lain, menurut awak Pakde lebih banyak mantab bikin partai baru. Tradisi yg baik dlm demokrasi. Kecuali Pakde mau pensiun, tak perlu capak parte,” tulisnya.
Adi menilai, menyebabkan partai baru bagi Jokowi tidaklah sulit mengingat ayah dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka itu mempunyai segalanya.
