Beijing – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan Nusantara konsistensi tiada melakukan retaliasi tarif terhadap Amerika Serikat, berbeda dengan apa yang dimaksud sudah direalisasikan oleh pemerintah China.
"Mengenai tarif, kita sudah ada bersepakat tak akan makin retaliasi, itu sudah ada baik. Karena Tanah Air dari dulu sudah ada memiliki kebijakan luar negeri yaitu mendayung dalam antara dua karang, kita akan baik dengan semua pihak, Amerika Serikat serta China," kata Eddy Soeparno di acara "Dialog Bersama" dengan sekitar 50 pendatang pelajar juga WNI pada KBRI Beijing pada Selasa (15/4).
Barang-barang Negara Indonesia yang mana masuk ke Amerika Serikat sempat akan dikenakan tarif 34 persen oleh Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump pada 2 April 2025, walaupun kebijakan itu kemudian pada 9 April 2025, Trump mengumumkan penundaan selama 90 hari menghadapi tarif timbal balik ke lebih banyak dari 75 negara, termasuk Indonesia.
Namun, Amerika Serikat tetap menerapkan tarif 145 persen terhadap barang-barang China oleh sebab itu China juga menerapkan tarif dagang 125 persen terhadap barang-barang Negeri Paman Sam yang digunakan masuk ke China.
"Tetapi jangan lupa, kita melakukan 'engagement' dengan siapapun, berdasarkan 'mutual benefit' dan juga 'mutual respect', jadi harus saling menghargai. Ini adalah yang digunakan sekarang agak terbalik-balik, sebab yang dimaksud namanya 'big power politics' kembali dimainkan lagi yaitu pada saat negara-negara besar menekan dengan negara lemah," ungkap Eddy.
Padahal, menurut Eddy, ketika ini planet sudap punya begitu berbagai lembaga multilateral yang dimaksud memberikan peningkatan produktivitas maupun hubungan kerja mirip antarnegara yang tersebut baik.
"Jangan lupa juga sejak Perang Bumi II, sampai sekarang sudah ada 80 tahun tidak ada terbentuk konflik besar. Sementara kalau kita lihat, 'trade war' itu kerap berakhir dengan konflik konvensional, peperangan antarnegara, itu yang harus kita pertimbangkan," tambah Eddy.
Eddy yang digunakan datang ke China pada 13-17 April 2025 untuk mengkaji persoalan transisi energi lalu pemanfaatan energi itu mengungkapkan pasca Amerika Serikat meninggalkan dari "Paris Agreement", maka China akan bermetamorfosis menjadi dominan di sektor energi terbarukan.
"Karena China mempunyai teknologinya, kemampuan finansial, kemudian merekan melakukan transisi energi itu. Nusantara memang sebenarnya akan terpengaruh lantaran kita punya namanya 'Just Energy Transition Partnership' (JETP), yaitu pendanaan dari sebagian negara sahabat sebesar 20 miliar dolar Negeri Paman Sam untuk transisi energi Indonesia, partisipasi Negeri Paman Sam sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat tapi dana Amerika itu akan hangus tak mampu digunakan," jelas Eddy.
Terkait tarif impor oleh AS, Menteri Koordinator Lingkup Perekonomoian Airlangga Hartarto rencananya akan berangkat ke Negeri Paman Sam 16-23 April 2025 untuk bernegosiasi.
Selain Airlangga, delegasi juga terdiri dari Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Ketua Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan juga Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang mana akan bertemu dengan United States Trade Representatives (USTR) maupun menteri perdagangan, menteri luar negeri serta menteri keuangan AS.
Delegasi Indonesia telah lama mempersiapkan beberapa jumlah paket negosiasi yang tersebut akan dibawa pada perundingan.
Pertama, Tanah Air akan datang mengajukan revitalisasi perjanjian kerja identik perdagangan kemudian penanaman modal atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).
Kedua, otoritas akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen di negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan juga komunikasi. Kemudian, evaluasi terkait pelarangan lalu pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS.
Solusi ketiga yang coba dibawa Negara Indonesia yaitu meningkatkan impor juga penanaman modal dari Negeri Paman Sam lewat pembelian migas.
Kemudian keempat, eksekutif menyiapkan insentif fiskal serta non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mengupayakan impor dari Amerika Serikat juga menjaga daya saing ekspor ke AS.
Artikel ini disadur dari Pimpinan MPR: Indonesia konsisten tidak retaliasi dalam perang tarif
