Investigasi Binus Sebut Kebijakan Hilirisasi Indonesia Jadi Inspirasi Negara Asia juga Afrika

JAKARTA – Kebijakan proses pengolahan lebih lanjut pertambangan mineral yang dimaksud dijalankan Indonesia ternyata menjadi inspirasi bagi beberapa jumlah negara berprogres di dalam Asia lalu Afrika. Penelitian yang tersebut dijalankan oleh Binus University (Binus) berjudul ‘Analisis Mahadata Kebijakan Hilirisasi: Strategi lalu Diplomasi Indonesia Menghadapi Dinamika Global’ mengungkapkan bahwa keberhasilan Indonesia pada meningkatkan nilai tambah sumber daya alam telah terjadi menyokong negara-negara lain untuk mengadopsi langkah serupa.
Salah satu Tim peneliti Binus University Edy Irwansyah menyampaikan bahwa proses lanjut di tempat Indonesia tiada belaka berhasil meningkatkan perekonomian nasional, tetapi juga menciptakan model kebijakan yang tersebut relevan untuk konteks global.
“Indonesia sudah pernah menunjukkan bahwa melalui hilirisasi, materi tambang seperti nikel, tembaga, juga kobalt dapat diolah menjadi item bernilai tambah tinggi yang digunakan lebih banyak kompetitif dalam bursa internasional. Hal ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk memaksimalkan kemungkinan sumber daya mereka,” ujar Edy.
Penelitian ini mencatatkan data bahwa kebijakan pengembangan lebih lanjut Indonesia telah terjadi memotivasi negara seperti Filipina, yang dimaksud juga merupakan pemasok nikel utama dunia, untuk menerapkan kebijakan serupa. Langkah ini menunjukkan bagaimana keberhasilan Indonesia di menggalakkan pengolahan domestik dapat menjadi referensi kebijakan perekonomian bagi negara-negara lain di area Asia lalu Afrika yang dimaksud mempunyai kekayaan sumber daya alam melimpah.
“Hilirisasi pada Indonesia juga dinilai berhasil menarik pembangunan ekonomi asing lalu menguatkan kedudukan negara pada rantai pasok global. Layanan berbasis nikel seperti substansi baku penyimpan daya lithium lalu stainless steel memberikan nilai ekspor yang digunakan sangat jauh lebih banyak tinggi dibandingkan materi mentah. Selain itu, upaya ini menggalakkan diversifikasi ekonomi, menguatkan sektor manufaktur, dan juga menciptakan lapangan kerja baru di tempat berbagai wilayah penghasil tambang, seperti Sulawesi serta Maluku,” kata Edy yang tersebut juga Lecturer Specialist Binus University.
Namun, penelitian yang digunakan diadakan Binus juga mencatatkan beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia pada penerapan kebijakan ini. Menurut salah satu Tim Peneliti, Ahmad Sofyan, salah satunya adalah konflik perdagangan internasional, seperti gugatan Uni Eropa pada Organisasi Perdagangan Bumi (WTO) terkait larangan ekspor nikel mentah. Konflik ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya proteksionisme domestik untuk pengerjaan sektor nasional dengan aturan perdagangan bebas global.
“Perselisihan ini mengharuskan Indonesia untuk memadukan strategi proses pengolahan lebih lanjut dengan pendekatan diplomasi kegiatan ekonomi yang tersebut konstruktif. Jika bukan dikelola dengan baik, ini dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap hubungan perdagangan internasional,” kata Ahmad Sofyan.
Selain tantangan pada tingkat internasional, isu lingkungan juga menjadi perhatian penting di kebijakan hilirisasi. Proses pengolahan logam berat seperti nikel juga tembaga berisiko menciptakan limbah berbahaya yang dimaksud dapat mencemari lingkungan apabila tiada dikelola dengan teknologi yang digunakan memadai. Perbaikan eksploitasi tambang juga berpotensi mempercepat deforestasi juga degradasi lingkungan, sehingga diperlukan regulasi yang kuat serta teknologi pengolahan yang mana ramah lingkungan.
Riset ini menegaskan bahwa proses pengolahan lebih lanjut adalah langkah strategis yang dimaksud mampu mengubah peran Indonesia dari sekadar eksportir unsur mentah menjadi pusat manufaktur global. Namun, keberhasilan jangka panjang kebijakan ini bergantung pada keberlanjutan, regulasi yang tersebut inklusif, kemudian pengelolaan yang tersebut cermat.
“Indonesia telah terjadi menjadi model yang tersebut disertai banyak negara berkembang, tetapi kebijakan ini harus terus dievaluasi untuk meyakinkan keberlanjutan ekonomi, proteksi lingkungan, dan juga pembagian merata faedah bagi masyarakat,” kata Edy.






